Kompas.com - 26/01/2021, 09:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil melayangkan protesnya terkait rencana pemerintah membentuk komponen cadangan (Komcad).

Alih-alih membangun TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, pembentukan Komcad justru dikhawatirkan hanya akan membuang anggaran.

Koalisi masyarakat sipil memandang ada lima catatan terkait sederet permasalahan dalam program ini.

Pertama, luasnya ruang lingkup ancaman yang diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN).

Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan, ancaman terdiri atas ancaman militer, ancaman non-militer dan hibrida. Luasnya ancaman dinilai dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Komponen Cadangan Timbulkan Konflik Horizontal

"Komcad yang telah disiapkan dan dibentuk pemerintah dapat digunakan untuk menghadapi ancaman keamanan dalam negeri, seperti dalih untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme, terorisme, dan konflik dalam negeri yang berpotensi menimbulkan terjadinya konflik horizontal di masyarakat," ujar Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Kedua, narasi bela negara yang dibangun pemerintah dinilai inkonsisten.

Pasal 6 Ayat (2) menyebutkan pelatihan dasar kemiliteran wajib menjadi satu dari empat bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara.

Dengan narasi ini, kata Fatia, UU PSDN secara eksplisit menyatakan wajib militer menjadi salah satu bentuk bela negara dan pembentukan Komcad sendiri dipersiapkan untuk tujuan tersebut.

Padahal, bela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tidak selalu wujudnya berdimensi kemiliteran.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin 'Booster'

Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Satgas Minta Banten, Jatim, dan Jateng Percepat Vaksin "Booster"

Nasional
KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

KPK Pertimbangkan Kesehatan Surya Darmadi Sebelum Lakukan Pemeriksaan

Nasional
Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Kasat Narkoba Polres Karawang Positif Sabu-sabu

Nasional
Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Peluang Ferdy Sambo Terjerat Dugaan Suap Makin Terbuka

Nasional
Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Jokowi Beri Bonus Rp 1 Miliar kepada Timnas U-16

Nasional
Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Manipulasi Laporan Keuangan, Pemeriksa BPK Sulsel Diduga Terima Suap Rp 2,8 M

Nasional
Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Satgas Covid-19: Capaian Vaksin Covid-19 Indonesia Jadi Lima Besar Dunia

Nasional
Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek 'Gen Halilintar'

Ayah Atta Halilintar Gugat Kemenkumham Terkait Merek "Gen Halilintar"

Nasional
UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 4.039, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.301.523

UPDATE 18 Agustus 2022: Bertambah 4.039, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.301.523

Nasional
Sekretariat Presiden Kembalikan Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno ke ANRI

Sekretariat Presiden Kembalikan Teks Proklamasi Tulisan Tangan Bung Karno ke ANRI

Nasional
UPDATE 18 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,69 Persen, Ketiga 25,14 Persen

UPDATE 18 Agustus: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,69 Persen, Ketiga 25,14 Persen

Nasional
Belasan Parpol Gagal Lolos Pendaftaran, Bawaslu Buka Opsi Proses Pelanggaran Administrasi

Belasan Parpol Gagal Lolos Pendaftaran, Bawaslu Buka Opsi Proses Pelanggaran Administrasi

Nasional
Profil Sam Ratulangi yang Ada dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 20.000

Profil Sam Ratulangi yang Ada dalam Uang Kertas Baru Pecahan Rp 20.000

Nasional
KIB Agendakan Pertemuan di Semarang, PAN Beri Sinyal Undang Ganjar Pranowo

KIB Agendakan Pertemuan di Semarang, PAN Beri Sinyal Undang Ganjar Pranowo

Nasional
Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM, Komisi III DPR: Jalur Hukum Selalu Jadi Pilihan

Jokowi Teken Keppres Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM, Komisi III DPR: Jalur Hukum Selalu Jadi Pilihan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.