Dugaan Rasialisme, Ambroncius Mengaku Kesal Natalius Pigai Kritik Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 26/01/2021, 06:49 WIB
Mantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai saat ditemui di sela diskusi di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOMantan komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai saat ditemui di sela diskusi di media center Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Relawan Pro Jokowi-Ma'ruf Amin (Pro Jamin) Ambroncius Nababan mengaku kesal dengan salah satu kritik dari mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, terkait program vaksinasi Covid-19 dengan vaksin Sinovac.

Hal itu kemudian berujung pada unggahan foto kolase Natalius yang dianggap mengandung unsur rasialisme di akun Facebook milik Ambronciu. 

"Di situlah saya geram begitu ya, marah begitu ya. Kok ada orang yang mengatakan vaksin Sinovac itu tidak baik,” kata Ambroncius di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Senin (25/1/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Baca juga: Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

“Sehingga di daerah kendalanya ya itu tadi, banyak yang enggak percaya dan ini dampaknya bagi kita, ya pandemi ini akan lama lagi,” sambungnya.

Ia menilai wajar apabila seseorang menolak vaksin tersebut karena itu merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Namun, Ambroncius menilai penolakan itu tidak perlu diumbar ke publik yang berdampak pada provokasi bahwa vaksin menimbulkan bahaya atau tidak baik.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia pun mengaku sudah banyak membaca soal Natalius yang disebutnya kerap mengkritik pemerintah.

Ambroncius mengeklaim, sebagai mitra negara, organisasi Pro Jamin yang ia pimpin juga ikut memantau hal-hal terkait pemerintah.

Baca juga: Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polisi Panggil Pemilik Akun Facebook Ambroncius Nababan

"Jadi kami sebagai mitra negara yang resmi diakui oleh Kemenkuham RI. Kami berkewajiban juga untuk sebagai pembantu, memantau juga, mengawas juga, mengawal," tuturnya.

Menurut dia, unggahannya yang dianggap mengandung unsur rasialisme diambil dari sebuah akun di media sosial lain.

Namun, ia menambahkan tulisan di foto kolase tersebut dan mengunggahnya di akun Facebook miliknya.

"Itu saya akui saya yang buat. Sifatnya itu satire, kritik satire. Kalau orang cerdas tahu itu satire, itu lelucon-lelucon. Bukan tujuannya menghina orang, apalagi menghina suku dan agama. Tidak Ada. Jauh sekali, apalagi menghina Papua," ujarnya.

Adapun kedatangan Ambroncius ke Gedung Bareskrim dalam rangka memenuhi panggilan polisi terkait kasus dugaan rasialisme terhadap Natalius.

Baca juga: Ini Alasan Kasus Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai Ditarik ke Bareskrim Polri

Ia seharusnya memberi keterangan kepada Bareskrim Polri pada Rabu (27/1/2021).

Namun, sebagai Ketua Pro Jamin, Ambroncius mengaku terpanggil untuk memberi penjelasan sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Dilansir dari Tribunnews.com, tangkapan layar unggahan bernada rasialisme oleh akun Facebook Ambroncius tersebut dibagikan oleh Natalius Pigai melalui akun Twitter-nya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Novel Sebut TWK Jadi Cara Pamungkas Habisi Pemberantasan Korupsi di KPK

Nasional
Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Soeharto Pernah Minta Muhammadiyah Jadi Partai Politik, tapi Ditolak Ketum

Nasional
Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Yang Perlu Diketahui soal Profesor, Gelar yang Diperoleh Megawati dari Unhan

Nasional
Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Novel Sudah Pernah Minta Hasil Asesmen TWK KPK, tapi Tidak Diberikan

Nasional
Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Anggota DPR: Pemerintah Harusnya Pikirkan Ketersediaan Pangan Tercukupi

Nasional
Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Nasional
Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Busyro Muqoddas: Birokrasi Indonesia adalah Produk Demokrasi Pilkada Transaksional

Nasional
Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Jelang Pembukaan Wisata Bali untuk Wisman, Demer: Pelaku Pariwisata Harus Beradaptasi

Nasional
Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Haji 2021 Terbatas untuk Warga Saudi dan Ekspatriat, Amphuri: Kita Harus Terima walau Berat

Nasional
Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Kemenlu: WNI yang Bermukim di Arab Saudi Bisa Melakukan Ibadah Haji

Nasional
Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Kemenlu Pastikan Ibadah Haji 2021 Hanya untuk Orang-orang yang Tinggal di Arab Saudi

Nasional
Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Menag: Saudi Umumkan Haji Hanya untuk Warganya dan Ekspatriat di Negara Itu

Nasional
PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

PBNU: Wacana Pengenaan PPN untuk Pendidikan dan Sembako Tidak Tepat

Nasional
Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Giri Suprapdiono Sebut 3 Skenario Pelemahan KPK Melalui TWK

Nasional
UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 12 Juni: Pemerintah Periksa 17.833.717 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X