Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Kompas.com - 25/01/2021, 20:35 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menuntaskan penyidikan terhadap Komisaris Rumah Sakit Umum Kasih Bunda Cimahi Hutama Yonathan yang merupakan tersangka penyuap Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penyidik KPK telah melimpahkan berkas perkara Hutama kepada jaksa penuntut umum KPK, Senin (25/1/2021).

"Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21), hari ini tim penyidik melaksanakan tahap 2 (penyerahan Tersangka dan barang bukti) tersangka HY (Hutama Yonathan) kepada tim JPU," kata Ali, Senin.

Baca juga: Kasus Suap Perizinan RS, KPK Dalami Pemberian Uang ke Wali Kota Cimahi

Ali mengatakan, selama proses penyidikan, KPK telah memeriksa 27 orang saksi termasuk Ajay dan beberapa aparatur sipil dari lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.

Dengan pelimpahan ini, kewenangan penahanan terhadap Hutama dilanjutkan oleh JPU selama 20 hari terhitung 25 Januari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021.

"Dalam waktu 14 hari kerja,Tim JPU segera menyusun surat dakwaan dan melimpahkan berkas perkaranya ke PN Tipikor," ujar Ali.

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan suap terkait izin pembangunan penambahan gedung RSU Kasih Bunda yakni Ajay dan Hutama.

Baca juga: Wali Kota Cimahi Diduga Minta Rp 3,2 Miliar untuk Urus Izin Pembangunan Rumah Sakit

Dalam kasus ini, Ajay diduga meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada pemilik sekaligus Hutama untuk mengurus izin tersebut.

KPK menduga Ajay telah menerima Rp 1,661 miliar dari uang yang dijanjikan tersebut.

Atas perbuatannya, Ajay selaku penerima suap disangka melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, Hutama selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSU Pileg Dapil Gorontalo VI, 4 Parpol Harus Penuhi Kuota Caleg Perempuan dalam Sepekan

PSU Pileg Dapil Gorontalo VI, 4 Parpol Harus Penuhi Kuota Caleg Perempuan dalam Sepekan

Nasional
Kadernya Sulit Berjodoh dengan Ridwan Kamil, PKS Diprediksi Tolak Tawaran Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta

Kadernya Sulit Berjodoh dengan Ridwan Kamil, PKS Diprediksi Tolak Tawaran Koalisi Prabowo pada Pilkada Jakarta

Nasional
Eks Penyidik Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku jika Tak Ikuti Angin Kekuasaan

Eks Penyidik Yakin KPK Bisa Tangkap Harun Masiku jika Tak Ikuti Angin Kekuasaan

Nasional
Kader PKS Rangkap Jadi KPPS, KPU Gelar Pileg Ulang di Sorong 29 Juni

Kader PKS Rangkap Jadi KPPS, KPU Gelar Pileg Ulang di Sorong 29 Juni

Nasional
Pemerintah Siapkan Sanksi bagi ASN Terpapar Judi Online

Pemerintah Siapkan Sanksi bagi ASN Terpapar Judi Online

Nasional
Mendagri Lantik Staf Ahli Kemenpora Jadi Pj Gubernur Lampung

Mendagri Lantik Staf Ahli Kemenpora Jadi Pj Gubernur Lampung

Nasional
Resolusi Haji 2024: Skema Murur yang Melindungi Puluhan Ribu Lansia

Resolusi Haji 2024: Skema Murur yang Melindungi Puluhan Ribu Lansia

Nasional
Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi 'Out'

Jika PKS Dapat Jatah Cawagub Jakarta lewat Koalisi Prabowo, Kaesang Diprediksi "Out"

Nasional
Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Staf Hasto PDI-P Tiba di KPK Jadi Saksi Harun Masiku

Nasional
'Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman'

"Suasana di Mina Mirip Barak Pengungsian, Para Tamu Tuhan Tidak Nyaman"

Nasional
Soal Bansos Judi 'Online', Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Soal Bansos Judi "Online", Anggota DPR: Mereka Bukan Korban, tetapi Pelaku Pidana

Nasional
Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Eks Penyidik Sebut Harun Masiku Lari ke Tempat yang Lebih Tersembunyi

Nasional
Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Maraknya Judi “Online”: Di Antara Gagalnya Program Kesejahteraan dan Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Kasus Harun Masiku, Staf Hasto PDI-P Akan Penuhi Panggilan KPK

Nasional
PPATK Sebut Transaksi Judi 'Online' ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

PPATK Sebut Transaksi Judi "Online" ke 20 Negara Capai Rp 5 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com