Adili Sengketa Pilkada, MK Diminta Tidak Hanya Fokus pada Proses Hitung-hitungan Suara

Kompas.com - 25/01/2021, 18:10 WIB
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPeneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, masih terbuka potensi untuk menggembosi suara antar pasangan calon di Pilkada 2020 melalui politisasi penegakan hukum atau penetapan tersangka.

Oleh karena itu, Fadli mengingatkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) bisa mengadili tanpa terpaku pada hitung-hitungan suara saja.

"Menurut saya Mahkamah Konstitusi mesti memeriksa hal tersebut. Makanya, MK tidak boleh hanya melihat konstruksi perkara di permukaan dalam batas hitung-hitungan suara atau angka saja," kata Fadli dalam diskusi daring, Senin (25/1/2021).

Fadil mengatakan, dalam permohonan sengketa Pilkada 2020 juga ada yang mendalilkan proses penegakkan hukum yang tidak adil.

Proses tersebut dinilai termohon memberikan dampak pada perolehan suara dan merugikannya di perhelatan pilkada.

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II: Dalam Draf RUU Pemilu, Pilkada Digelar 2022 dan 2023

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Nah pada titik ini menurut saya MK harus melihat persoalaan ini secara jauh lebih mendetil," ujar dia.

Sebelumnya, Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, penyebaran berita hoaks, kampanye hitam dan penetapan tersangka menjelang pemungutan suara berdampak pada perolehan suara pasangan calon di Pilkada 2020.

Hal itu, kata dia, terlihat dari adanya dalil permohonan sengketa hasil Pilkada 2020 yang diajukan ke MK.

"Dari daerah-daerah yang kami berhasil kami identifikasi isu hoaks, sara dan penetapan tersangka di tengah tahapan beberapa daerah ternyata maju ke MK," kata Ihsan dalam diskusi daring, Senin (25/1/2021).

Adapun daerah yang mengajukan permohonan dengan dalil berita hoaks antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Tengah dan Surabaya.

Sementara daerah yang mengajukan permohonan dengan dalil kampanye hitam antara lain di Kota Kuantan Singingi.

Baca juga: Kode Inisiatif: Hoaks, Kampanye Hitam, dan Penetapan Tersangka Masuk dalam Dalil Permohonan Sengketa Pilkada

Sedangkan terkait dengan digunakannya instrumen penegakan hukum pemilu yang diduga untuk mempengaruhi hasil pemilihan juga terjadi di Pilkada Sumatera Barat.

Kemudian Kota Dumai Provinsi Riau, namun tidak berujung ke MK.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Ganjar Sempat Panik Ketika Kudus Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

BPK Sebut Pembayaran Insentif Nakes hingga Rasionalisasi Anggaran Masih Jadi Masalah di Pemerintah Daerah

Nasional
Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Komisi I dan VIII DPR Tiadakan Rapat Setelah Anggota Terpapar Covid-19

Nasional
Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Hukuman Pinangki Dipangkas 6 Tahun, Jaksa Dinilai Mesti Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

KPK Dalami Dugaan Nurdin Abdullah Beli Tanah dari Uang Suap

Nasional
Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Pegawai Tak Lolos TWK Desak KPK Terbuka soal Hasil TWK, Minta Umumkan 8 Poin Ini

Nasional
Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI DPR Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Dukung Pembentukan Holding BUMN Ultra Mikro, Wakil Ketua Komisi VI DPR Harapkan UMKM “Naik Kelas”

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Kasus Covid-19 Meningkat, Satgas: PTM Terbatas di Wilayah Zona Merah Mungkin Ditunda

Nasional
Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Sidang Pembacaan Duplik Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Berharap Bebas Murni

Nasional
Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Jaksa Didesak Ajukan Kasasi atas Pemotongan Hukuman Pinangki

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Di Sidang MK, Airlangga Klaim UU Cipta Kerja Lalui Tahapan Sesuai Perundang-undangan

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan Ambil Risiko, Tak Boleh Lalai Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Kemlu Singapura Tak Beri Izin Penjemputan Langsung Adelin Lis

Nasional
Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Muhadjir Sebut Hampir 60 Persen Ibu Hamil di RSKIA Bandung Idap Covid-19

Nasional
Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Ngotot Kembangkan Vaksin Nusantara, Terawan: Saya Tak Butuh Anggaran Negara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X