Kasus Korupsi Pengadaan Citra Satelit, Komut PT Ametis Indogeo Prakarsa Ditetapkan sebagai Tersangka

Kompas.com - 25/01/2021, 17:56 WIB
Konferensi pers penahanan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa Lissa Rumi Utari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Infomasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Senin (25/1/2021). YouTube.com/KPK RIKonferensi pers penahanan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa Lissa Rumi Utari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Infomasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Senin (25/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa Lissa Rumi Utari sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) di Badan Infomasi Geospasial (BIG) bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka, yakni mantan Kepala BIG Priyadi Kartono dan mantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Lapan Muchamad Muchlis.

"KPK meningkatkan perkara ini ke tahap Penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan LRS (Lissa Rumi Utari) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Kasus Pengadaan Citra Satelit, KPK Dalami Pemberian Fee ke Pihak-pihak di BIG dan Lapan

Alex mengatakan, Lissa diduga menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dalam pengadaan CSRT di BIG.

"Dalam proyek ini diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar," kata Alex.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Alex menuturkan, kasus ini bermula pada 2015 ketika BIG menjalin kerja sama dengan Lapan dalam pengadaan CSRT dengan total anggaran Rp 187 miliar.

Lissa diduga telah diundang oleh Priyadi dan Muchlis sejak sebelum proyek dimulai untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

Baca juga: Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Citra Satelit: Eks Ketua BIG Tersangka, Kerugian Negara Rp 179,1 Miliar

Pembahasan tersebut ditindaklanjuti melalui beberapa pertemuan di antaranya dengan bersepakat merekayasa penyusunan berbagai berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT dengan “mengunci” spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut.

"LRS diduga menerima penuh pembayaran atas pengadaan CSRT tersebut dengan aktif melakukan penagihan pembayaran tanpa dilengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan penagihan," ujar Alex.

Alex melanjutkan, harga barang-barang yang disuplai pun telah di-markup sedemikian rupa dan tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan.

Atas perbuatannya itu, Lissa disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK juga menahan Lissa untuk 20 hari pertama terhitung sejak 25 Januari 2021 sampai dengan 13 Februari 2021 mendatang di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Hukuman Jaksa Pinangki Dipangkas, Pakar Hukum: Ini Keputusan Tidak Logis

Nasional
Penuhi Panggilan Komnas HAM, KPK Hanya Diwakili Nurul Ghufron

Penuhi Panggilan Komnas HAM, KPK Hanya Diwakili Nurul Ghufron

Nasional
Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto Untuk Memodernisasi Alutsista

Pengamat: Panglima TNI Berikutnya Harus Bisa Sinergi dengan Prabowo Subianto Untuk Memodernisasi Alutsista

Nasional
Saat Varian Alpha, Beta, dan Delta Pertama Kali Masuk ke Indonesia...

Saat Varian Alpha, Beta, dan Delta Pertama Kali Masuk ke Indonesia...

Nasional
Buka Rakor BPSDM, Mendes PDTT Minta Jajarannya Pahami Isu Strategis

Buka Rakor BPSDM, Mendes PDTT Minta Jajarannya Pahami Isu Strategis

Nasional
Rizieq: Saya Tak Pernah Sebut Diri Imam Besar, Itu Tanda Cinta dari Umat

Rizieq: Saya Tak Pernah Sebut Diri Imam Besar, Itu Tanda Cinta dari Umat

Nasional
Di Sidang MK, Airlangga Sebut Hak Konstitusional Pemohon Tak Dikurangi dengan Berlakunya UU Cipta Kerja

Di Sidang MK, Airlangga Sebut Hak Konstitusional Pemohon Tak Dikurangi dengan Berlakunya UU Cipta Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Menaker Minta Perusahaan Utamakan Keselamatan Pekerja

Kasus Covid-19 Melonjak, Menaker Minta Perusahaan Utamakan Keselamatan Pekerja

Nasional
Dituding Cari Panggung, Rizieq: Mestinya Jaksa Bersyukur, Bukan Malah Menuduh

Dituding Cari Panggung, Rizieq: Mestinya Jaksa Bersyukur, Bukan Malah Menuduh

Nasional
Menko PMK Sebut Beberapa Daerah di Indonesia Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Menko PMK Sebut Beberapa Daerah di Indonesia Alami Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Rekam Jejak Buronan Adelin Lis, Terlibat Pemukulan Staf KBRI Beijing Saat Hendak Ditangkap

Rekam Jejak Buronan Adelin Lis, Terlibat Pemukulan Staf KBRI Beijing Saat Hendak Ditangkap

Nasional
UPDATE: Tambah 7 Kasus Baru, WNI yang Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.000 Orang

UPDATE: Tambah 7 Kasus Baru, WNI yang Terpapar Covid-19 di Luar Negeri Lewati 5.000 Orang

Nasional
Rizieq Shihab: Replik Jaksa Hanya Curhat yang Penuh Emosi dan Kemarahan

Rizieq Shihab: Replik Jaksa Hanya Curhat yang Penuh Emosi dan Kemarahan

Nasional
Rizieq Shihab Apresiasi Kapolri karena Dapat Perlakuan Baik Selama di Rutan Mabes Polri

Rizieq Shihab Apresiasi Kapolri karena Dapat Perlakuan Baik Selama di Rutan Mabes Polri

Nasional
Jokowi: Kita Butuh Percepatan Vaksinasi agar Covid-19 Bisa Hilang dari RI

Jokowi: Kita Butuh Percepatan Vaksinasi agar Covid-19 Bisa Hilang dari RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X