Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja di Indonesia Penyintas Stunting

Kompas.com - 25/01/2021, 15:04 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut, angka stunting di Indonesia masih terbilang tinggi.

Bahkan, separuh dari angkatan kerja di Tanah Air merupakan penyintas stunting.

"Menurut Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja kita, artinya angkatan kerja kita yang waktu masa bayinya atau masih dalam kandungannya itu terjangkit atau mengalami stunting itu jumlahnya mencapai 54 persen," kata Muhadjir dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Angka Stunting Diturunkan Jadi 14 Persen pada 2024

Muhadjir mengungkap, pada tahun 2019 angka stunting di Indonesia mencapai 27,6 persen. Angka ini diperkirakan naik di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Dengan catatan ini, Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas yang digelar Senin (25/1/2021) meminta jajaran menterinya untuk menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024.

Dengan demikian, setiap tahun angka stunting harus diturunkan hingga 2,7 persen.

"Ini adalah suatu target yang luar biasa besar, karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa atau extraordinary," ucap Muhadjir.

Baca juga: Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Seluruh Daerah Beri Perhatian

Muhadjir mengatakan, penurunan stunting menjadi perhatian besar Jokowi. Sebab, bayi yang terlanjur lahir stunting perkembangan kecerdasannya tak akan optimal hingga usia 1000 hari awal kehidupan.

Kondisi ini akan terus berlangsung hingga bayi menjadi dewasa dan masuk usia produktif.

Adapun penanganan stunting akan mengacu pada Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Dengan demikian, upaya pembangunan keluarga tidak hanya terbatas kepada masalah pembatasan angka kelahiran dan penjarangan angka kelahiran, tetapi juga berfokus pada penurunan stunting.

"Pembangunan keluarga yang integral salah satunya yang menjadi isu besar adalah masalah penurunan angka stunting," kata Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik Supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Megawati Serahkan Amicus Curiae terkait Sengketa Pilpres, Harap MK Mengetuk 'Palu Emas'

Nasional
PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

PKB Baru Tentukan Langkah Politik Setelah Putusan MK soal Sengketa Pilpres

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Dampak Geopolitik Usai Iran Serang Israel

Nasional
Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Pasca-bentrokan Brimob dan TNI AL di Sorong, Pangkoarmada III Pastikan Tindak Tegas Para Pelaku

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Kubu Ganjar-Mahfud Sebut Keterangan 4 Menteri di Sidang MK Tak Menjawab Fakta Politisasi Bansos

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo, Golkar: Nanti Dibahas di Internal KIM

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Serahkan Kesimpulan ke MK, Kubu Ganjar-Mahfud Tegaskan Tetap pada Petitum Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com