Angka Stunting Tinggi, Jokowi Minta Semua Daerah Beri Perhatian

Kompas.com - 25/01/2021, 14:37 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato saat peresmian renovasi Masjid Istiqlal didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (7/1/2021). Muclis JR/Biro SetpresPresiden Joko Widodo (Jokowi) berpidato saat peresmian renovasi Masjid Istiqlal didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (7/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh daerah di Tanah Air baik provinsi, kabupaten, maupun kota peduli terhadap masalah stunting.

Terutama, daerah-daerah yang memiliki angka stunting tinggi.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai rapat kabinet terbatas dengan Presiden, Senin (25/1/2021).

"Bapak Presiden meminta supaya daerah-daerah, provinsi, kabupaten, kota terutama yang angka stuntingnya masih tinggi, betul-betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam menangani stunting ini," ujar Muhadjir saat konferensi pers.

Permintaan Presiden tersebut, kata Muhadjir, dikarenakan angka stunting di Tanah Air masih relatif tinggi, yakni 27,6 persen pada 2019.

Bahkan pada 2020 diperkirakan mengalami kenaikan lagi akibat pandemi Covid-19.

"Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting Indonesia ditargetkan turun mendekati 14 persen," kata dia.

Baca juga: Apa Itu Stunting? Ketahui Penyebab dan Pencegahannya

Sebab secara hitungan, kata dia, jika harus mencapai target 14 persen pada tahun 2024, maka setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting 2,7 persen.

Target menurunkan angka stunting ke 14 persen pun dianggap target yang sangat besar, sehingga harus ada langkah luar biasa yang harus dilakukan.

"Bapak Presiden menyampaikan, pemetaan stunting di Indonesia sebetulnya sudah sangat detail dan jelas. Beliau menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk membuat langkah-langkah konkret, detail, dan terukur sampai tahun 2024 nanti," ujar dia.

Termasuk alokasi anggaran yang tersebar di 20 kementerian/lembaga pun agar difokuskan kepada beberapa kementerian yang memiliki perpanjangan tangan langsung ke pihak yang menangani stunting.

Angka stunting menjadi perhatian, kata dia, karena sangat berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang pada usia produktifnya nanti.

Baca juga: Angka Stunting di Sumedang Naik 3,28 Persen Akibat PSBB

Bahkan menurut Bank Dunia, angkatan kerja di Indonesia 54 persen di antaranya pernah mengalami stunting saat masih bayi bahkan semasa masih dalam kandungan.

"Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting dan inilah kenapa Presiden minta perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

KBRI Yangon Minta WNI di Myanmar Tetap Tenang dan Berdiam di Rumah

Nasional
Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Kejagung Tangkap Buron Korupsi Pengadaan Eskalator DPRD Kabupaten Bontang

Nasional
Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Ketika Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri tetapi Gelar Karpet Merah untuk Investor Asing

Nasional
Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Pemerintah Atur Skema Vaksinasi terhadap Lansia agar Dekat Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X