Kompas.com - 25/01/2021, 13:49 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19 ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Inisiator LaporCovid-19 Irma Hidayana mendorong pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk mencari solusi mengenai penuhnya kapasitas rumah sakit, khususnya di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

"Ya berdasarkan pencarian kami di rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jabodetabek itu semuanya sudah full sehingga mengakibatkan banyak pasien yang tidak bisa ditampung," kata Irma dalam Konferensi Pers Daring, Senin (25/1/2021).

Ia mengatakan, kondisi ini membuat banyak pasien juga tidak bisa mendapatkan ruang ICU dan bahkan beberapa di antaranya meninggal dunia.

Baca juga: Kemenkes: Keterisian Tempat Tidur Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Capai 64,83 Persen

Ironisnya, lanjut dia, kondisi ini sudah berlangsung sejak Desember 2020 dan hingga sekarang masih banyak pasien yang ditolak oleh rumah sakit.

"Ini sudah berlarut-larut dari Desember 2020 hingga saat ini sudah banyak warga yang ditolak rumah sakit," ujarnya.

Adapun pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menanggapi pernyataan Satgas Covid-19 Depok yang meminta LaporCovid-19 transparan membuka data pasien yang ditolak rumah sakit hingga meninggal dalam perjalanan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Irma mengatakan bahwa LaporCovid-19 memiliki komitmen untuk melindungi data-data pelapor atau warga yang selama ini melaporkan terkait pelanggaran pelayanan kesehatan maupun meminta bantuan pelayanan rumah sakit.

Irma mengungkapkan, laporan yang diterima bermula pada 3 Januari 2021. Keluarga melapor bahwa korban yang saat itu telah selesai melakukan isolasi mandiri.

"Sebelumnya, satu keluarga tersebut dinyatakan positif Covid-19," terangnya.

Berdasarkan laporan tersebut, diketahui bahwa pada Desember 2020 satu keluarga melakukan tes Covid-19 karena orangtua laki-laki mengalami gejala seperti sesak napas disertai demam.

Keluarga pun lantas bergegas pergi ke salah satu rumah sakit swasta untuk diperiksa. Ketika mencari kamar, pihak rumah sakit menawarkan kamar uang muka seharga Rp 1 juta.

"Kalau mau DP Rp 1 juta itu nanti bisa dijamin mendapatkan kamar sekarang. Tetapi keluarga memutuskan untuk pulang saja karena kondisinya waktu itu masih bagus. Bisa diisolasi mandiri dulu di rumah sambil observasi," cerita Irma.

Namun, seminggu kemudian kesehatan pasien memburuk dan keluarga meminta bantuan ke Satgas lingkungan setempat hingga ke Puskesmas.

Bahkan, pada saat itu warga sekitar juga sudah membantu untuk mencarikan ambulans, tetapi tak kunjung datang.

"Akhirnya keluarga memutuskan membawa dengan taksi daring dan berkeliling dari satu rumah sakit ke satu rumah sakit lainnya. Sehingga dalam perjalanan tersebut pasien meninggal dunia, atau tidak tertolong," ujarnya.

Dari kasus inilah kemudian Satgas Depok meminta LaporCovid-19 untuk transparan mengenai data pasien.

Namun, Irma menolak karena menurutnya saat ini yang paling penting adalah menyelesaikan sistem rumah sakit yang dinilai sudah mulai kolaps.

Baca juga: KPAI: Ironis, 15 Persen Kasus Covid-19 Depok Diderita Anak-anak

"Ada banyak warga yang ingin mencari bantuan, mereka yang positif mencari bantuan untuk segera mendapatkan perawatan di rumah sakit. Apakah itu rawat inap biasa atau ICU, tetapi situasi rumah sakit yang ada di Jabodetabek sudah full. Jadi tidak mampu menampung," ungkapnya.

Ia menambahkan, hingga 21 Januari 2021, LaporCovid-19 juga telah menerima 34 laporan kasus pasien yang ditolak rumah sakit karena penuh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

HUT ke-71 IDI, Jokowi: Dokter Harus Siap Jadi Bagian Kemajuan Teknologi

HUT ke-71 IDI, Jokowi: Dokter Harus Siap Jadi Bagian Kemajuan Teknologi

Nasional
HUT ke-71 IDI, Wapres: Berkat Kerja Keras Dokter, Covid-19 di Indonesia Terkendali

HUT ke-71 IDI, Wapres: Berkat Kerja Keras Dokter, Covid-19 di Indonesia Terkendali

Nasional
Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Cuti Bersama Natal 2021 Dihapus, Efektifkah Cegah Gelombang Ketiga Covid-19?

Nasional
Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Kiprah Keturunan Tionghoa dalam Sumpah Pemuda...

Nasional
Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Pasca-putusan MK soal Pemutusan Akses Internet, Hak Memperoleh Infomasi Dinilai Makin Terancam

Nasional
FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

FUIB Temui Komisi III DPR, Bahas Kasus 6 Laskar FPI hingga Penangkapan Munarman

Nasional
Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Soal Capres 2024, Paloh: Masih Digodok di Internal, Perlu Lobi-lobi

Nasional
Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Wapres: Pemerintah Dorong Penelitian Bahan Baku Substitusi Produk Halal

Nasional
MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Nasional
Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Arus Perubahan Kian Cepat, Panglima TNI: Soliditas TNI-Polri Sangat Penting

Nasional
Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Dengan Ketentuan Terbaru, Liburan ke Bali 2 Malam Bisa Pakai 1 Tes PCR

Nasional
Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Maknai Ikrar Sumpah Pemuda, Gus Muhaimin Tekankan Generasi Muda Harus Kreatif dan Inovatif

Nasional
Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Peraturan PCR 3x24 Jam Sebelum Naik Pesawat Hanya Berlaku 27 Oktober-1 November, Ini Penjelasannya

Nasional
Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Wapres Akui Pemerintah Masih Hadapi Masalah Soal Penyiapan SDM Ekonomi Syariah

Nasional
PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

PCR sebagai Syarat Perjalanan Belum Berlaku untuk Semua Moda Transportasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.