Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ramai Hoaks Soal Vaksin, Pemerintah Minta Masyarakat Cari Sumber Resmi

Kompas.com - 25/01/2021, 13:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah dan Duta Perubahan Perilaku Reisa Broto Asmoro meminta semua pihak untuk mengakses informasi mengenai vaksinasi dan Covid-19 dari sumber resmi.

Ajakan ini disampaikan untuk menanggapi beredarnya informasi hoaks atau palsu di media sosial Facebook mengenai sebuah foto bayi dengan narasi merupakan korban vaksinasi Covid-19.

Padahal setelah ditelusuri foto tersebut sudah pernah diunggah pada September 2016 dan tak berkaitan dengan vaksin Covid-19.

"Kita bisa menemukan bahwa berita yang paling benar tentang vaksinasi Covid-19 yang berasal dari sumber resmi yang mengutip dari para ahli di bidanganya. Berita dari sumber resmi ini sudah diverifikasi secara ilmiah dan akademis," kata Reisa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (25/1/2021).

Adapun sumber resmi yang dimaksud merupakan situs resmi pemerintah terkait Covid-19 yaitu covid19.go.id dan media sosial resminya.

Baca juga: UPDATE: Hampir 1 Juta Kasus Covid-19 dan Terbatasnya Vaksin

Ia menjelaskan, dari sumber resmi tersebut bisa ditemukan semua informasi yang aktual dan faktual.

Menurutnya, masyarakat dapat mengakses informasi mulai dari penanganan pandemi seperti 3T dan 3M hingga pemulihan ekonomi nasional dari sumber resmi.

"Dan yang terkini adalah berita perkembangan program vaksinasi Covid-19," tambahnya.

Penyebaran hoaks, kata dia, berefek pada biasnya informasi sehingga bisa menutupi informasi-informasi yang valid dari sumber resmi.

Hal tersebut mampu memperkeruh keadaan dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Sehingga, ia mengajak semua pihak melawan dan memerangi hoaks.

Di sisi lain, Reisa juga memberikan tiga langkah mudah dalam membuktikan hoaks sebagai berikut:

- Buka http://sd.id/infovaksin lalu klik cek dan buktikan hoaks.

- Masukkan kata atau kalimat yang ingin dicari

- Baca penjelasan tentang informasi tersebut, setelah itu baru sebarkan berita yang benar

Baca juga: Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemudian, masyarakat juga diajak untuk tidak menyebarkan berita hoaks dengan cara menghentikan penyebarannya.

"Apabila menemukan berita yang tidak benar atau hoaks, maka stop pada kita, stop di tangan Anda, jangan disebarkan. Langsung laporkan hoaks ke aduankonten.id. Mari lawan dan perangi hoaks," terang Reisa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com