Kompas.com - 25/01/2021, 07:08 WIB
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww. ANTARAFOTO/Rivan Awal LinggaMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). Rapat tersebut membahas ketersediaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Akhir pekan lalu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sempat mengungkapkan pernyataan mengejutkan perihal basis data untuk vaksinasi Covid-19.

Budi juga mengatakan, pihaknya akan menggunakan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai acuan untuk program vaksinasi Covid-19.

Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.

Selain itu, Budi juga menyebut sudah kapok menggunakan data Kementerian Kesehatan yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Saya akan perbaiki strategi vaksinasinya supaya tidak salah atau bagaimana. Saya sudah kapok, saya tidak mau lagi memakai data Kemenkes," ujar Budi dikutip dari acara "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, yang ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

"Saya ambil datanya KPU. Sudahlah itu KPU manual kemarin baru pemilihan (pilkada), itu kayaknya yang paling current. Ambil data KPU base-nya untuk masyarakat," lanjutnya.

Sebelum menyampaikan pernyataan itu, Budi menceritakan penyebabnya merasa kapok dengan data Kemenkes.

Awalnya, dia pernah diberi data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) dari pendataan Kemenkes.

Berdasarkan data itu, secara agregat disebutkan jumlah total puskesmas dan RS cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional.

"(Disebutkan) RS pemerintah saja, tidak usah melibatkan pemda, tidak usah bikin dengan RS swasta cukup. Ah, saya kapok. Saya enggak percaya data nasional," ungkap Budi.

Dia lantas menelusuri data sarana kesehatan, mulai dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

Dari penelusuran itu baru terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi.

Baca juga: Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19

"Itu 60 persen, tidak cukup. Karena kalau di Bandung yang RS dan puskesmas penuh (jumlahnya banyak) pasti bisa. Tetapi, begitu di Puncak Jaya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, baru 3.000 hari atau delapan tahun (vaksinasi selesai)," tegas Budi.

"Jadi sekarang saya sudah lihat by kabupaten/kota strategi vaksinasinya. Maka, kami akan perbaiki stateginya," tambahnya.

Sudah bahas

Sementara itu, Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, Kemenkes dan KPU sudah membahas terkait penggunaan data pilkada untuk pelaksanaan vaksinasi. 

"KPU prinsipnya siap mendukung upaya itu. Sudah ada sekali pertemuan daring antara KPU dengan Kemenkes membahas perihal data pemilih," ujar Viryan kepada Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Ia menambahkan, pembahasan lebih lanjut soal teknis penggunaan data pemilih akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

Baca juga: KPU dan Kemenkes Sudah Bahas Rencana Penggunaan Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Komisioner KPU Hasyim Asyari menyebut rencana Kemenkes menggunakan data pihaknya menjadi bukti bahwa ada kepercayaan publik terhadap sistem pendataan yang dilakukan KPU.

Hasyim mengatakan, ini bukan kali pertama data KPU digunakan oleh pihak lain. Kementerian lain, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga menggunakan data itu.

172.901 nakes

Petugas Puskesmas Satelit, Bandar Lampung menyuntikkan vaksin covid-19 sinovac kepada tenaga kesehatan (nakes), Kamis (21/1/2021). Nakes menjadi prioritas vaksinasi tahap pertama di Lampung.KOMPAS.com/TRI PURNA JAYA Petugas Puskesmas Satelit, Bandar Lampung menyuntikkan vaksin covid-19 sinovac kepada tenaga kesehatan (nakes), Kamis (21/1/2021). Nakes menjadi prioritas vaksinasi tahap pertama di Lampung.
Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, hingga Sabtu (23/1/2021), ada 172.901 tenaga kesehatan yang telah mengakses untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19 di 92 kabupaten/kota.

Namun, dari total angka tersebut, sebanyak 27.000 tenaga kesehatan batal ataupun ditunda penerimaan vaksinnya.

Nadia mengatakan, batal atau ditundanya pemberian vaksin pada tenaga kesehatan itu disebabkan beberapa alasan.

Mulai dari tingginya tekanan darah saat proses screening, penyintas Covid-19, ataupun sedang menyusui.

"Kami sampaikan proses vaksinasi ini juga akan terus berjalan pada seluruh tenaga kesehatan dan diharapkan hingga Februari kami bisa mencapai target 1,47 tenaga kesehatan," ujarnya.

Adapun tenaga kesehatan yang masih belum terdaftar sebagai penerima vaksin bisa mendaftarkan vaksinasinya melalui sistem informasi satu data vaksinasi covid-19.

Baca juga: Kemenkes: 27.000 dari 172.901 Tenaga Kesehatan Belum Divaksin Covid-19

Caranya, dengan mendaftarkan secara berjenjang, mulai dari verifikasi dinas kesehatan kabupaten/kota, kemudian nanti akan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.

"Harapan kami, update daripada data petugas kesehatan yang belum terdaftar tersebut dapat segera kami terima dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya," ucap dia.

Sebagaimana diketahui, proses vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021.

Dalam proses awal tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi orang yang pertama kali divaksin Covid-19.

Saat ini proses vaksinasi sudah mulai dilakukan di seluruh penjuru Tanah Air.

Vaksin akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan Covid-19.

Tahapan vaksinasi

Sebelumnya, Menkes Budi menyatakan, pemerintah akan melakukan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat secara bertahap.

Budi menyebutkan, kelompok masyarakat yang utama akan mendapatkan pemberian vaksin Covid-19 ini adalah tenaga kesehatan (nakes) yang berjumlah 1,3 juta di semua provinsi. Vaksinasi terhadap nakes ditargetkan tuntas dalam waktu tiga bulan. 

Sebagai tahap lanjutan yaitu tahap kedua, vaksinasi akan diberikan kepada 17,4 juta petugas publik.

Pada tahap ketiga program vaksinasi Covid-19 di Indonesia, pemberian vaksin akan dilanjutkan kepada masyarakat kategori usia lanjut (lansia).

Berdasarkan data dihimpun Kemenkes, masyarakat lansia di atas 60 tahun di Indonesia yang akan diberikan vaksin berjumlah sekitar 21,5 juta orang.

Namun, kata Budi, diperlukan waktu untuk memastikan bahwa vaksin corona yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun.

Baca juga: 4 Tahapan Vaksinasi Covid-19 dan Jadwal Pelaksanaannya

Untuk tahap pemberian vaksinasi Covid-19 tahap terakhir adalah masyarakat secara umum di luar ketiga kategori yang telah disebutkan sebelumnya.

Akan tetapi, jika vaksin Covid-19 yang diberikan adalah vaksin Sinovac maka masyarakat umum dalam kategori ini adalah mereka yang rentang usianya 18-59 tahun.

Dengan catatan, masyarakat penerima vaksin Covid-19 pada usia ini, kecuali orang dengan penyakit komorbid, wanita hamil, dan pasien yang pernah terinfeksi Covid-19.

"Yang masuk dalam eksekusi vaksinasi adalah berjumlah 181 juta rakyat," tutur Menkes.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Nasional
Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Nasional
PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

PDI-P Apresiasi Dukungan DPR atas Peleburan Kemenristek dan Kemendikbud

Nasional
Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Kemenag Bantah Informasi Soal Vaksin Sinovac yang Tak Bisa Digunakan Sebagai Syarat Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X