Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Kompas.com - 23/01/2021, 12:07 WIB
Presiden AS Joe Biden berpidato pada upacara pelantikannya di Gedung Capitol, Washington DC, Rabu (20/1/2021). AP via VOA INDONESIAPresiden AS Joe Biden berpidato pada upacara pelantikannya di Gedung Capitol, Washington DC, Rabu (20/1/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dewi Fortuna mengatakan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak bisa hanya fokus pada urusan domestik. Ia menyebutkan, Biden harus mengurus kekacauan politik luar negeri yang diwariskan Donald Trump di masa kepemimpinan sebelumnya.

"Saya kira AS sebagai negara adidaya, tidak bisa hanya fokus pada domestik saja. Tapi sekaligus membangun hubungan luar negeri yang baik," ujar Dewi dalam diskusi daring, Sabtu (23/1/2021).

Dewi melihat Biden tengah berupaya menyeimbangkan kedua urusan itu segera setelah dilantik sebagai presiden AS.

Biden mengeluarkan 17 perintah eksekutif, yang beberapa di antaranya mengakhiri Muslim Travel Ban dan mengembalikan AS ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Baca juga: Ini 2 Negara Pertama yang Ditelepon Joe Biden, Bahas Apa Saja?

Dewi memuji pidato Biden pada hari pelantikan. Namun, ia ragu sejauh mana pendukung Trump mau menerima Biden sebagai Presiden AS.

"Meski ia berpidato dengan sangat simpatik, kita ragu sejauh mana pendukung setia Trump mau menerima Biden sebagai presiden mereka," ujarnya.

Menurut dia, kelompok-kelompok pendukung Trump yang sempat menduduki Gedung Capitol beberapa waktu lalu bisa menjadi ancaman keamanan di dalam negeri. Sebagian dari mereka mungkin akhirnya dapat menerima Biden, tetapi sebagian lagi diprediksi tidak.

"Mungkin sebagian akan insaf bahwa pilpres sudah selesai. Tapi akan ada sebagian dari mereka yang akan tetap kukuh dengan pendiriannya. Dan ini mengkhawatirkan pihak keamanan dan pemimpin politik di AS," kata Dewi.

Ia mengingatkan, pemerintahan AS di bawah kepemimpinan Biden harus menaruh perhatian besar terhadap ancaman kelompok sayap kanan ekstrem dan populis AS yang telah menjadi basis pendukung Trump itu.

"Yang perlu diperhatikan adalah radikalisasi kelompok kanan yang bersenjata. Dan kita tahu berapa banyak presiden AS yang terbunuh, diasanisasi, bukan oleh musuh luar negeri, tapi di dalam negeri. Ini harus jadi perhatian betul pemerintah AS. Jadi memang tidak akan mudah untuk memenangkan semua kelompok di AS," ujar Dewi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Ilham Saputra Resmi Jadi Ketua KPU Definitif Gantikan Arief Budiman

Nasional
Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Polri: Total 31 Tersangka Teroris Terkait Aksi Bom Bunuh Diri Makassar Sudah Ditangkap

Nasional
Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Zulkifli Hasan: Persoalan Impor Beras Tak Sesederhana yang Dibayangkan

Nasional
Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Nasional
ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Nasional
SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

SAFEnet Sebut Kondisi Kebebasan Berekspresi di Indonesia Memburuk pada 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X