Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

"Atau sejak zaman Menteri M.Prakosa (2001-2004), MS Ka’ban (2004-2009), Zulkifli Hasan (2009-2014), hingga Menteri Siti Nurbaya (2014-sekarang)," imbuh Merah.

Menurutnya, data-data yang dipaparkannya telah menunjukkan bahwa setiap menteri dan rezim pemerintahan berkontribusi pada menyusutnya kawasan hutan.

Bahkan ia menilai, sudah semestinya menteri dan rezim pemerintahan, termasuk rezim pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin melalui Menteri Siti Nurbaya dituntut untuk bertanggung jawab.

Ia sangat menyayangkan tindakan yang telah dilakukan pemerintah dengan mengizinkan penggunaan kawasan hutan, meski belum semua luasan dibuka.

"Namun, luasan obral izin penggunaan kawasan hutan tersebut setara dengan nyaris dua kali luas kabupaten Bogor yang luasnya 266.400 hektar," kata dia.

"Luasan ini belum termasuk luasan IPPKH bagi survei dan eksplorasi, juga belum termasuk aktivitas tambang tanpa izin di kawasan hutan," sambungnya.

Dengan berdasarkan data-data yang ada, Merah menyimpulkan bahwa apabila hutan diurus oleh Negara dan KLHK, justru akan menjadi penyebab utama deforestasi.

Baca juga: Tinjau Banjir Kalsel, Menko PMK: Pengelolaan Alam yang Sembrono Timbulkan Malapetaka

Terlebih, adanya konflik kepentingan menteri-menteri dari partai maupun oligarki korporasi tambang dalam urusan kehutanan mampu semakin melanggengkan deforestasi.

"Akibatnya adalah rakyat menjadi pengungsi sosial ekologis akibat bencana yang dituai. Karena itu episentrum bencana sesungguhnya ada di pemerintah dan elit politik itu sendiri," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko menanggapi kritikan sejumlah pihak yang menyebut deforestasi sebagai salah satu pemicu bencana banjir besar di Kalimantan Selatan.

Menurut Moeldoko, penyusutan lahan hutan di Kalimantan tidak berbanding lurus dengan perizinan yang dikeluarkan pemerintah untuk membuka tambang dan perkebunan sawit.

Baca juga: Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Dia menyebut, di masa pemerintahannya, Presiden Jokowi justru tidak mengeluarkan izin baru.

"Saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihat lah tidak mengeluarkan izin-izin baru. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih, izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau?," ujarnya di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil. Saya tidak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin. Poinnya di situ," lanjutnya menegaskan.