Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) meminta dukungan seluruh pemerintah daerah ( pemda) untuk merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) 2021, khususnya di sektor kesehatan dan ekonomi.

"Upaya ke depan yang diiperlukan sinergi antara pemerintah dan dukungan pemda di 548 daerah tingkat I dan tingkat II agar anggaran 2021 dapat betul-betul direalisasikan terutama untuk Kesehatan dan survival ekonomi," kata Sekretaris Jenderal Kemendagri Muhammad Hudori dalam Rapat Koordinasi dan Silaturahmi antara Dewan Pengurus Pusat Forum Sekretaris Daerah se-Indonesia dengan Anggota Forsesdasi Jumat (22/01/2021) seperti dilansir dalam laman resmi Kemendagri. 

Baca juga: Anggota Komisi I: Pembentukan Komponen Cadangan Jangan Sampai Terkesan Buang-buang Anggaran

Adapun realisasi APBD Tahun 2021 juga difokuskan pada perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi.

Selain itu, fokus pada kegiatan yang berorientasi produktif, memiliki manfaat untuk meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah, hingga mengoptimalkan strategi pencapaian target kinerja pemerintah daerah.

Hudori juga mengatakan, sesuai dengan surat edaran Mendagri pada 12 Januari 2021, ada dua hal yang menjadi fokus dalam pengelolaan APBD.

Dua hal itu yakni soal percepatan penggunaan APBD dan soal iklim investasi.

Pemda diharapkan bisa segera merealisasikan anggarannya secepatnya agar tidak terjadi penumpukan anggaran hingga akhir tahun 2021.

"Tidak hanya iklim investasi dari dalam negeri, tetapi juga bagaimana iklim investasi yang ada di luar negeri, karena APBN dan APBD itu hanya stimulus ekonomi dan perlu didukung iklim investasi," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemda Percepat Pelaksanaan APBD Tahun 2021

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah fokus pada pemulihan ekonomi dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2021.

Hal itu ia ungkapkan dalam acara penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja antara gubernur dengan kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi seluruh Indonesia, Rabu (2/12/2020).