BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Kompas.com - 22/01/2021, 16:43 WIB
Pengendara melintas di sekitar sebuah rumah yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (17/1/2021). Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari tersebut mengakibatkan 56 orang meninggal dunia dan puluhan warga masih mengungsi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHEPengendara melintas di sekitar sebuah rumah yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (17/1/2021). Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari tersebut mengakibatkan 56 orang meninggal dunia dan puluhan warga masih mengungsi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) meminta proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat segera diselesaikan.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, dengan begitu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana dapat segera dilakukan, meskipun saat ini Sulbar masih berstatus masa transisi darurat menuju pemulihan.

"Kita upayakan pendataan harus sesegera mungkin selesai, supaya program rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat segera berjalan walaupun statusnya masih dalam status transisi darurat," kata Doni dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Puluhan Pengungsi Gempa Sulbar Pilih Pulang Kampung ke Jatim

Menurut Doni, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa masyarakat terdampak bencana di Sulbar akan mendapatkan dukungan berupa dana stimulan untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak.

Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.

Doni berharap dana stimulan tersebut dapat dikelola masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.

"Jadi tidak ada masyarakat yang berlama-lama di pengungsian," tuturnya.

Baca juga: Sempat Menginap di Solo, 54 Korban Gempa Sulbar Dipulangkan ke Daerah Asal

Ia menyatakan, pemerintah tidak akan membangun hunian sementara (huntara) seperti yang dilakukan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok pada 2018.

Doni menegaskan pemerintah hanya memberikan dukungan bagi masyarakat melalui dana stimulan tersebut.

"Kami menghindari membangun huntara. Kami akan mempercepat proses pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang," ujar Doni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Nasional
Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Kompolnas: Dalam Sejumlah Kasus, Personel Polri Tak Familiar dengan HAM

Nasional
SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

SBY Sebut Gerakan Kudeta Demokrat Masih Ada, Kini Sembunyi-sembunyi

Nasional
Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Wapres: Pemerintah Berupaya Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X