BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Kompas.com - 22/01/2021, 16:43 WIB
Pengendara melintas di sekitar sebuah rumah yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (17/1/2021). Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari tersebut mengakibatkan 56 orang meninggal dunia dan puluhan warga masih mengungsi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc. ANTARA FOTO/ABRIAWAN ABHEPengendara melintas di sekitar sebuah rumah yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (17/1/2021). Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,2 yang terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari tersebut mengakibatkan 56 orang meninggal dunia dan puluhan warga masih mengungsi. ANTARA FOTO/Abriawan Abhe/foc.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) meminta proses pendataan kerusakan rumah warga terdampak gempa bumi Sulawesi Barat segera diselesaikan.

Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, dengan begitu proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana dapat segera dilakukan, meskipun saat ini Sulbar masih berstatus masa transisi darurat menuju pemulihan.

"Kita upayakan pendataan harus sesegera mungkin selesai, supaya program rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat segera berjalan walaupun statusnya masih dalam status transisi darurat," kata Doni dalam keterangan tertulis, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Puluhan Pengungsi Gempa Sulbar Pilih Pulang Kampung ke Jatim

Menurut Doni, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan bahwa masyarakat terdampak bencana di Sulbar akan mendapatkan dukungan berupa dana stimulan untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak.

Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah Rp 50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.

Doni berharap dana stimulan tersebut dapat dikelola masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri, sehingga prosesnya bisa lebih cepat.

"Jadi tidak ada masyarakat yang berlama-lama di pengungsian," tuturnya.

Baca juga: Sempat Menginap di Solo, 54 Korban Gempa Sulbar Dipulangkan ke Daerah Asal

Ia menyatakan, pemerintah tidak akan membangun hunian sementara (huntara) seperti yang dilakukan pada program rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok pada 2018.

Doni menegaskan pemerintah hanya memberikan dukungan bagi masyarakat melalui dana stimulan tersebut.

"Kami menghindari membangun huntara. Kami akan mempercepat proses pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang," ujar Doni.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X