Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Budi Nilai kalau Masyarakat Indonesia Disiplin, Pandemi Bisa Selesai

Kompas.com - 22/01/2021, 15:44 WIB
Sania Mashabi,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyayangkan sikap masyarakat Indonesia yang masih tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Menurut dia, masyarakat Indonesia baru taat aturan hanya ketika mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpinnya.

"Unfortunately, Indonesia enggak disiplin masyarakatnya. Kalau Indonesia disiplin masyarakatnya, ini bisa (mengatasi pandemi)," kata Budi dalam acara "Vaksin dan Kita" yang diselenggarakan Komite Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Daerah Jawa Barat, dan ditayangkan kanal YouTube PRMN SuCi, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Menkes Kapok Gunakan Data Kemenkes, Akan Pakai Data KPU untuk Basis Vaksinasi Covid-19

Budi mengatakan, sampai saat ini belum ada jaminan jika ada vaksin, pandemi Covid-19 akan segera berakhir.

Ia menjelaskan, mengacu pada pernyataan World Health Organization (WHO) sebenarnya penanganan Covid-19 itu harus dilakukan dengan empat strategi.

Strategi itu mulai dari testing, tracing, diagnostik, dan terapistik melalui pengobatan dan vaksinasi.

"Empat itu harus dilakukan sekaligus," ujarnya.

Oleh karena itu, Budi mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

"Mudah-mudahan kali ini kita bisa mengajak keluarga kita untuk bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan yang baru untuk demi kita bersama," ucap dia.

Baca juga: Menkes: Strategi Atasi Pandemi Bukan Hanya Vaksin dan Urus Rumah Sakit

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan saat ini motivasi masyarakat dalam mematuhi disiplin protokol kesehatan semakin berkurang. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah.

"Sekarang ini motivasi disiplin terhadap protokol kesehatan masyarakat itu berkurang. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak ini berkurang," ujar Jokowi dalam rapat terbatas penanganan pandemi Covid-19 dan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Istana Kepresidenan yang ditayangkan melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/1/2021).

"Karenanya, saya minta kepada para gubernur agar menggencarkan kembali persoalan protokol kesehatan, disiplin terhadap protokol kesehatan," tuturnya.

Baca juga: Menkes: Cara Testing Covid-19 di Indonesia Salah dan Tidak Efektif

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Prabowo dan Gibran Selesai Bertemu, Ogah Beberkan Hasil Pertemuan

Nasional
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Kasus Potongan Dana Insentif

Nasional
Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Surya Paloh Tunggu Sikap Megawati, Sebut Pertemuan Keduanya Sangat Dibutuhkan

Nasional
KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

KPU: 686 TPS Gelar Pemungutan Suara Ulang

Nasional
KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

KPU: 225 TPS Lakukan Pemilu Susulan, Terbanyak di Demak dan Paniai

Nasional
Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Jimly Sebut Hak Angket Gertakan, Hidayat Nur Wahid: Itu Hak Konstitusional DPR

Nasional
KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

KPU: Sebanyak 90 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pemilu 2024

Nasional
KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

KPK Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan Sarana Rumah Jabatan di DPR, Ada Tersangka

Nasional
Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Wakil PM Australia ke Prabowo: Sangat Menyenangkan Beri Selamat secara Langsung ke Anda

Nasional
Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Komisi VI DPR Imbau PT KAI dan KAI Commuter Tingkatkan SOP Layanan dan Keselamatan

Nasional
Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Soal Hak Angket, Timnas Amin: Ini Bukan soal Kalah Menang, tapi Berjuang Luruskan Praktik Bernegara

Nasional
KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

KPU Sebut 39,92 persen Kecamatan Selesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilpres

Nasional
KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

KPU Rencanakan Pemilu Ulang di Kuala Lumpur Tanpa Metode Pos

Nasional
Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Bahas Kerja Sama Pertahanan dengan Prabowo, Wakil PM Australia Tegaskan Tolak Gerakan Kemerdekaan di Papua

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, Nasdem: Mekanismenya Tak Rumit

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com