Minta Prolegnas Prioritas 2021 Segera Disahkan, Formappi: DPR Buang Banyak Waktu

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) mendesak DPR segera mengesahkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 di rapat paripurna.

Menurutnya, DPR sudah terlalu lama menunda pengesahan daftar RUU Prioritas 2021 sejak akhir tahun lalu.

"Daftar RUU prioritas sangat mendesak untuk memastikan pelaksanaan fungsi legislasi di berbagai alat kelengkapan segera dimulai. Idealnya, daftar prioritas itu sudah disahkan akhir tahun 2020 lalu, tetapi ditunda hingga awal tahun ini," kata peneliti Formappi Lucius Karus saat dihubungi, Jumat (22/1/2021).

Lucius berpendapat, DPR telah membuang banyak waktu untuk segera bekerja.

Baca juga: Formappi: DPR Masih Pertahankan RUU Kontroversial di Prolegnas Prioritas 2021

Ia mengatakan, keengganan DPR untuk segera mengesahkan RUU Prioritas 2021 memperlihatkan rendahnya semangat anggota dewan memperbaiki kinerja di bidang legislasi.

"Komitmen DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Prioritas terlihat rendah. DPR membuang-buang banyak waktu krusial untuk menciptakan momentum peningkatan kinerja legislasi," ucapnya.

Padahal, menurut Lucius, dari 33 RUU Prioritas 2021, sebanyak 22 di antaranya merupakan "lungsuran" Prioritas 2020.

Ia mencontohkan, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sempat dihapus dari Prioritas 2020.

Baca juga: Formappi Minta DPR Bisa Selesaikan 50 Persen RUU yang Ada di Prolegnas Prioritas 2021

Karena itu, ia menilai, semestinya tak sulit bagi DPR untuk segera memulai proses pembahasan RUU-RUU tersebut.

Ia pun mengapresiasi langkah DPR dan pemerintah yang mereduksi jumlah Prolegnas Prioritas 2021 hanya menjadi 33 RUU.

"Proses pembahasan akan sangat bergantung pada gerak cepat DPR mengagendakan paripurna pengesahan daftar RUU Prioritas 2021 yang sayangnya belum juga terdengar kapan akan dilakukan," tuturnya.

Kendati begitu, ia menyoroti masih adanya sejumlah RUU kontroversial di Prioritas 2021. Misalnya, RUU Larangan Minuman Beralkohol dan RUU Perlindungan Tokoh Agama.

Baca juga: Baleg Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, Ini Daftarnya...

Lucius berharap DPR mempertimbangkan kembali hadirnya RUU tersebut di Prioritas 2021.

"Paripurna mestinya bisa membuat keputusan mencoret RUU yang memang dianggap tak mendesak walaupun sudah disetujui oleh Badan Legislasi," kata Lucius.

Daftar Prolegnas Prioritas 2021 telah disepakati oleh Badan Legislasi DPR dan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Kamis (14/1/2021).

Secara keseluruhan, Prolegnas Prioritas 2021 terdiri atas 33 RUU serta 5 RUU Kumulatif Terbuka. Selanjutnya, DPR mesti mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021 dalam rapat paripurna.