Pemerintah yang Gandeng Influencer, "Shock Culture", hingga Krisis Kepercayaan...

Oleh karena itu, adanya crisis trust tersebut membuat pemerintah akhirnya memilih media influencer ketimbang organisasi yang dimiliki.

"Apa pun pemerintah mempunyai instrumen kelembagaan yang resmi ketika digunakan untuk menyampaikan itu tidak mampu mereduksi di dalam mengurangi ketidakpastian di masyarakat," kata dia.

Penggunaan media influencer, kata dia, juga dilakukan agar government trust tidak terus tergerus oleh masyarakat.

Baca juga: Pemerintah yang Kerap Gunakan Pengaruh Influencer…

Hal ini karena apabila terjadi kesalahan informasi yang diberikan, masyarakat akan lebih menyoroti influencer yang menyampaikan, ketimbang pemerintah.

"Pemerintah itu istilahnya mau mukul pinjam tangan, tapi sekaligus mau lepas tangan apabila ada masalah yang bersifat itu tidak obyektif, tidak akurat, dan seterusnya. Sama dengan pemerintah memindahkan tanggung jawabnya apabila ada krisis trust selanjutnya," kata Riant.

Alasan ketiga, kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang memang lebih cocok menerima pesan dari media influencer.

Menurut dia, hal ini karena masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki rasa ingin tahu yang besar.

Riant menilai, masyarakat Indonesia dapat menerima informasi apabila dilakukan secara instan dan diselingi dengan hiburan atau entertaint.

"Instant influence ini dapat dilakukan oleh para influencer yang rata-rata mereka diberkahi oleh wajah yang cantik, tampan, kemampuan berbicara yang indah. Nah ini yang membuat pemerintah memilih influencer ketimbang yang lain-lain," papar dia.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, Influencer hingga Tokoh Pemuda Dilibatkan dalam Pencegahan Ekstremisme

Beberapa tahun belakangan, pemerintah memang menggunakan influencer untuk menggaet partisipasi masyarakat dalam setiap kebijakan atau program.

Sebut saja promosi pariwisata pada awal 2020, lalu program vaksinasi.

Terkini, pemerintah melibatkan influencer dalam upaya pencegahan paham ekstremisme yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).