Kompas.com - 22/01/2021, 11:52 WIB
Tunjaman lempeng Laut Filipina yang picu gempa Talaud M 7,0, Kamis (21/1/2021) malam.
BMKG/DaryonoTunjaman lempeng Laut Filipina yang picu gempa Talaud M 7,0, Kamis (21/1/2021) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, melaporkan 5 rumah warga dan satu gereja terdampak gempa berkekuatan 7,0 yang terjadi Kamis (21/1/2021) malam pukul 19.23 WIB.

BPBD setempat menginformasikan, dari lima rumah warga tersebut, sebanyak dua unit rumah mengalami rusak ringan.

"Tingkat kerusakan pada ketiga unit rumah tersebut masih dalam proses pendataan petugas di lapangan," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Raditya Jati dalam keterangan rilis yang diterima Kompas.com, Jumat (22/1/2021).

Baca juga: Gempa di Talaud, Sulawesi Utara, Kerusakan Terjadi di Dua Kecamatan

BPBD melaporkan, dua unit rumah rusak ringan berada di Desa Rae, Kecamatan Beo Utara.

Sementara rumah terdampak lainnya yaitu Desa Ganalo di Kecamatan Tampan Amma, Desa Mala di Kecamatan Melonguane, dan Desa Bantik di Kecamatan Beo.

Selain tempat tinggal, gempa juga dilaporkan mengakibatkan satu unit gereja terdampak di Desa Ganalo, Kecamatan Tampan Amma dan RSUD di Desa Mala, Kecamatan Melonguane.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pantauan sementara BPBD, kerusakan minor teridentifikasi pada RSUD," ujarnya.

Ia melanjutkan, untuk laporan tingkat kerusakan bangunan masih dalam pendataan petugas di lapangan.

Baca juga: 6 Fakta Tunjaman Lempeng Laut Filipina yang Picu Gempa Talaud M 7,0

Berdasarkan data BPBD hingga Jumat pukul 08.00 WIB, belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut.

Pasca gempa, tim BPBD Kabupaten Kepulauan Talaud melakukan pendataan, koordinasi dengan instansi terkait, serta evakuasi keluarga terdampak.

Berdasarkan analisis InaRISK, Kabupaten Kepulauan Talaud berpotensi bahaya gempa bumi dengan kategori sedang hingga tinggi.

"Sebanyak 18 kecamatan pada kabupaten tersebut berada pada potensi bahaya dengan kategori tersebut," terang Raditya.

Baca juga: Gempa Magnitudo 7,0 Guncang Talaud, Simak Analisis Lengkap BMKG

Sementara itu, dilihat dari sisi risiko sebanyak 86.759 jiwa berpotensi terpapar bahaya gempa bumi di 18 kecamatan, Kabupaten Kepulauan Talaud. Adapun luas bahaya yang berpotensi yaitu 75.479 hektar.

Berdasarkan data BPBD setempat, masyarakat di Kepulauan Talaud memiliki catatan historis terdampak gempa berkekuatan besar yaitu pada 1914, 1957, 1969 dan 2009.

"Data bencana gempa menunjukkan bahwa korban jiwa terjadi dikarenakan reruntuhan bangunan dan bukan guncangan gempa," ujarnya.

Untuk itu, BNPB mengimbau masyarakat Kepulauan Talaud untuk tetap waspada dan siap siaga terhadap potensi gempa susulan.

Baca juga: Rumah Warga Roboh dan Ubin RSUD Talaud Pecah akibat Gempa di Sulawesi Utara

Sebelumnya, Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Manado Edward Henry Mengko menyebutkan, pusat gempa berada di 134 kilometer timur laut Melonguane, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 154 kilometer.

"Gempa magnitudo 7,1 ini tidak berpotensi tsunami," katanya lewat pesan singkat saat dikonfirmasi, Kamis.

Berdasarkan informasi dari BMKG, gempa ini dirasakan warga di Kota Manado, Minahasa, Sangihe, Talaud, Bitung, Tomohon, dan Bolaang Mongondow Selatan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.