KPK Kembali Panggil Dirjen Kemensos Pepen Nazaruddin sebagai Saksi Kasus Bansos

Kompas.com - 22/01/2021, 11:43 WIB
Menteri Sosial Juliari Batubara (kanan) dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin (kiri) di Markas Komando pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2020). Kementerian Sosial memberikan bantuan dua unit kendaraan truk tangki air dan dua unit kendaraan truk angkut serbaguna untuk memperlancar tugas Kopassus dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMenteri Sosial Juliari Batubara (kanan) dan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin (kiri) di Markas Komando pasukan Khusus (Kopassus) di Cijantung, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2020). Kementerian Sosial memberikan bantuan dua unit kendaraan truk tangki air dan dua unit kendaraan truk angkut serbaguna untuk memperlancar tugas Kopassus dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin, Jumat (22/1/2021).

Pepen dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW (Adi Wahyono, pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat.

Pepen sebelumnya sudah dua kali diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus ini pada Senin (21/12/2020) dan Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Kasus Suap Juliari Batubara, KPK Dalami Pembelian Barang oleh Perusahaan Penyedia Bansos

Saat itu penyidik menggali informasi soal proses penunjukkan rekanan distributor bantuan sosial di wilayah Jabodetabek.

Penyidik pun telah mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara ini saat menggeledah rumah Pepen di Bekasi pada Rabu (13/1/2021).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain Pepen, penyidik memanggil empat saksi lain untuk tersangka Adi yaitu Senior Assistance Vice President Bank Muamalat Indnesia Agustri Yogasmara, wiraswasta Yanse, staf ahli Mensos Kukuh Ary Wibowo, dan Sekretaris Perusahaan PT Pertani Muslih.

Di samping itu, ada dua saksi yang akan diperiksa untuk tersangka Ardian I M yang merupakan pihak swasta, yakni Direktur PT Integra Padma Fera Sri Herawati dan pihak swasta dari PT Pesona Berkah Gemilang Abdurahman.

Baca juga: Kasus Suap Juliari Batubara, Dirjen Kemensos Diperiksa KPK

Dalam kasus ini, Juliari diduga telah menerima uang sebesar Rp 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya.

Uang tersebut diduga didapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 per paket bansos senilai Rp 300.000.

Selain Juliari, KPK telah menetapkan empat tersangka lain dalam kasus ini yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Begini Tanggapan Dewas KPK tentang Temuan Ombudsman Terkait TWK KPK

Nasional
Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Menkes: RI Akan Terima 258 Juta Dosis Vaksin dari Agustus hingga Desember

Nasional
Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Luhut Akui Reproduksi Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Bisa Dibilang Terkendali

Nasional
Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Ini Konstruksi Perkara yang Jerat Rudi Hartono, Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Luhut Klaim Kasus Covid-19 Turun 50 Persen karena PPKM

Nasional
Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Menkes: Baru 22 Persen Vaksin yang Diterima, Sisanya pada Agustus-Desember

Nasional
Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Jokowi: Dalam Kondisi Apapun, Protokol Kesehatan adalah Kunci

Nasional
Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Luhut: PPKM Level 4 Diterapkan di Daerah yang Kasus Kematiannya Naik

Nasional
Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Luhut: Sudah Kami Siapkan 49.000 Tempat Tidur Isolasi Terpusat di Jawa-Bali

Nasional
Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Kasus Covid-19 dan Kematian Tinggi, 4 Daerah Jadi Perhatian Khusus Pemerintah Pusat

Nasional
 Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Luhut: Varian Delta Sangat Cepat Membuat Saturasi Oksigen Pasien Covid-19 Menurun

Nasional
Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Luhut Klaim Pemenuhan Oksigen dan Obat Semakin Membaik

Nasional
Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Anggota DPR Minta Distribusi Vaksin Merata di Setiap Daerah

Nasional
PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Pastikan Penyaluran Bansos Dipercepat

Nasional
Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Jokowi Minta Masyarakat Tetap Waspada meskipun Kasus Harian Covid-19 Mulai Menurun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X