Kompas.com - 22/01/2021, 11:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin, Jumat (22/1/2021).

Pepen dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengadaan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AW (Adi Wahyono, pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat.

Pepen sebelumnya sudah dua kali diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus ini pada Senin (21/12/2020) dan Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Kasus Suap Juliari Batubara, KPK Dalami Pembelian Barang oleh Perusahaan Penyedia Bansos

Saat itu penyidik menggali informasi soal proses penunjukkan rekanan distributor bantuan sosial di wilayah Jabodetabek.

Penyidik pun telah mengamankan sejumlah dokumen terkait perkara ini saat menggeledah rumah Pepen di Bekasi pada Rabu (13/1/2021).

Selain Pepen, penyidik memanggil empat saksi lain untuk tersangka Adi yaitu Senior Assistance Vice President Bank Muamalat Indnesia Agustri Yogasmara, wiraswasta Yanse, staf ahli Mensos Kukuh Ary Wibowo, dan Sekretaris Perusahaan PT Pertani Muslih.

Di samping itu, ada dua saksi yang akan diperiksa untuk tersangka Ardian I M yang merupakan pihak swasta, yakni Direktur PT Integra Padma Fera Sri Herawati dan pihak swasta dari PT Pesona Berkah Gemilang Abdurahman.

Baca juga: Kasus Suap Juliari Batubara, Dirjen Kemensos Diperiksa KPK

Dalam kasus ini, Juliari diduga telah menerima uang sebesar Rp 17 miliar yang kemudian digunakan untuk keperluan pribadinya.

Uang tersebut diduga didapat dari fee setiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial sebesar Rp 10.000 per paket bansos senilai Rp 300.000.

Selain Juliari, KPK telah menetapkan empat tersangka lain dalam kasus ini yaitu Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial serta Ardian I M dan Harry Sidabuke selaku pihak swasta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Kepala Otorita: Kendaraan Tanpa Awak Akan Jadi Tulang Punggung Transportasi Publik di IKN

Nasional
KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

Nasional
Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Sinyal Kekhawatiran PDI-P di Balik Koalisi Dini Golkar-PAN-PPP

Nasional
Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Penampakan Eks Dirjen Kementan Hasanuddin Ibrahim Pakai Rompi Tahanan KPK

Nasional
Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Lemhannas Terus Godok Kajian Geopolitik 5.0, dari Ekonomi Hijau hingga Ketahanan IKN

Nasional
Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Cegah Penularan PMK Jelang Idul Adha, Pemerintah Diminta Percepat Vaksinasi pada Sapi

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Sita Seluruh Area Tambang Batu Bara Milik Heru Hidayat

Nasional
Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Bareskrim Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja Hasil Pengungkapan 4 Kasus Berbeda

Nasional
UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

UPDATE 20 Mei: 98.885 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate 1,83 Persen

Nasional
Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan 'Smart ASN'

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

Nasional
Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nasional
UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengembangan SDM Berkualitas Penting untuk Jawab Krisis Pangan, Energi, dan Iklim Global

Pengembangan SDM Berkualitas Penting untuk Jawab Krisis Pangan, Energi, dan Iklim Global

Nasional
Satgas: Ingat, WHO Belum Cabut Status Pandemi Covid-19

Satgas: Ingat, WHO Belum Cabut Status Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.