Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/01/2021, 07:05 WIB
Irfan Kamil,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pandemi virus Covid-19 sudah menjangkit di Tanah Air lebih dari 10 bulan. Jumlah pasien yang terpapar virus ini pun tercatat masih terus bertambah dari waktu ke waktu.

Bahkan, hingga kemarin, Kamis (21/1/2021). Jumlah pasien Covid-19 yang meninggal dunia di Indonesia mencapai angka tertinggi.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang diterima Kompas.com, tercatat ada 346 kasus kematian dalam sehari.

Jumlah tersebut merupakan angka tertinggi pasien Covid-19 yang meninggal sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Angka kematian akibat Covid-19 tertinggi sebelumnya tercatat pada Selasa 19 Januari 2021. Saat itu, sebanyak 308 pasien Covid-19 meninggal dalam sehari.

Penambahan pasien yang meninggal dunia tersebut menyebabkan total angka kematian akibat Covid-19 di Tanah Air mencapai 27.203 orang.

Baca juga: UPDATE: 346 Pasien Covid-19 Meninggal dalam Sehari, Tertinggi Selama Pandemi

Di samping jumlah pasien meninggal dunia, penambahan pasien terkonfirmasi positif Covid-19 juga tercatat belum mengalami penurunan.

Data pemerintah menunjukkan ada tambahan sebanyak 11.703 orang, sehingga menyebabkan total kasus Covid-19 mencapai 951.651.

Dari jumlah total tersebut, terdapat 9.087 orang yang dinyatakan sembuh. Jumlah itu didapat dari penambahan pasien sembuh sebanyak 772.790 orang.

Kasus baru pasien terkonfirmasi positif Covid-19 tersebut tersebar di 34 provinsi. Dari data itu, tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi.

Dalam data tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi. Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta (3.151 kasus baru), Jawa Tengah (1.976 kasus baru).

Kemudian Jawa Barat (1.228 kasus baru), Jawa Timur (1.134 kasus baru) dan Sulawesi Selatan (645 kasus baru).

Kasus Covid-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 510 kabupaten/kota.

Baca juga: UPDATE: Tambah 67.454, Total 8.560.220 Spesimen Covid-19 Telah Diperiksa

Data spesimen

Adapun pemerintah telah memeriksa 67.454 spesimen Covid-19 dalam waktu 24 jam sejak Rabu (20/1/2021) hingga Kamis (21/1/2021).

Dalam jangka waktu yang sama, ada 43.725 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Secara kumulatif, spesimen yang telah diperiksa sebanyak 8.560.220 dari 5.718.753 orang yang diambil sampelnya.

Sementara itu, ada 79.200 kasus suspek terkait Covid-19 di Indonesia.

Data yang sama juga menunjukkan jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 151.658 kasus.

Angka itu setara dengan 15.9 persen dari total kasus konfirmasi positif Covid-19.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang dirawat atau isolasi mandiri.

Baca juga: UPDATE 21 Januari: Ada 72.200 Suspek Covid-19 di Indonesia

Angka itu didapatkan dengan mengurangi total kasus positif Covid-19 dengan angka kesembuhan dan kematian.

Kendati demikian, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk dapat menangani pandemi Covid-19.

Selain giat melakukan testing, tracing, treatment, pemerintah juga membuat program vaksinasi sebagai langkah memutus penyebaran virus corona.

Vaksinasi Mandiri

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah membuka opsi vaksinasi Covid-19 mandiri.

Namun, jika mekanisme tersebut direalisasikan, vaksin yang digunakan kemungkinan berbeda dengan vaksin yang digratiskan pemerintah.

"Mungkin (vaksinasi mandiri) bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda bisa dilakukan," kata Jokowi di acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

Jokowi mengatakan, wacana vaksinasi mandiri muncul atas usulan para pengusaha di Tanah Air. Melalui mekanisme tersebut, biaya vaksinasi akan ditanggung oleh perusahaan.

Pemerintah pun menyambut baik hal ini lantaran dinilai dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Namun demikian, wacana tersebut hingga saat ini belum diputuskan oleh pemerintah.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa enggak kita vaksin mandiri. Ini yang baru kita akan putuskan," ujar Jokowi.

"Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com