Kompas.com - 21/01/2021, 17:24 WIB
Sekjen PDI-P, Hasto Kristianto KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZALSekjen PDI-P, Hasto Kristianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, pihaknya menginginkan warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang latar bekalang suku ketika terlibat dalam arena politik elektoral.

"Kami mendambakan wali kota Solo, misalnya, ada dari Papua, orang Jawa bisa jadi wali kota di Papua, setiap warga negara setara, tidak membedakan suku," ujar Hasto dalam webinar "Revisi Undang-Undang Pemilu dan Integritas Kelembagaan Pendanaan Politik", Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Gibran Rakabuming Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota Solo Terpilih

Tak hanya itu, ia pun berharap suku-suku tertentu, seperti Suku Anak Dalam maupun Suku Baduy bisa ikut serta dalam proses politik tersebut. Demikian juga dengan penyandang disabilitas.

Kendati demikian, kata dia, harapan itu sulit dicapai mengingat politik elektoral saat ini mempunyai daya saing yang kapitalistik, terutama untuk bisa tampil di media.

Dampak dari situasi itu, kata dia, lahirnya sebuah integrasi yang menjadikan pengusaha semakin banyak bermain di area politik. 

"Di tingkat nasional, pemilik media ikut berpolitik, (terjadi) politisasi hukum. Praktik dengan sistem liberal tidak sesuai dengan tradisi kebudayaan kita," kata Hasto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Hasto Nilai Blusukan Ala Risma dan Jokowi Harus Jadi Kultur Kepemimpinan Nasional

Selain itu, Hasto menilai, partai politik kerap dianggap sebagai keranjang sampah apabila gagal mengantarkan kadernya memenangi konestasi demokrasi.

Melihat perspektif tersebut, sejak beberapa tahun terakhir, kata dia, PDI-P mulai berbenah, salah satunya dengan membentuk sekolah partai. 

"Kami membuktikan sekolah partai itu kemudian menjadi lebih baik, ini penilaian dari luar," ujar Hasto. 

Baca juga: Fraksi PDI-P Rotasi Ribka Tjiptaning, Johan Budi, hingga Ihsan Yunus

Melalui sekolah partai, calon kepala daerah yang akan diusung PDI-P mendapat pembekalan selama beberapa hari.

Materi pembekalan biasanya mengenai Pancasila, anitkorupsi, hingga pembangunan sebuah daerah. Hal ini bisa menjadi modal bagi setiap kader ketika kelak menjadi seorang pemimpin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Anggota DPR Nilai Cara Penagihan Pinjol dengan Teror dan Intimidasi Patut Diberangus

Nasional
OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

OTT di Musi Banyuasin, KPK Tangkap Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dan 5 ASN

Nasional
Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit

Nasional
Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Temui Orangtua Korban Penganiayaan di Bogor, Wagub Jabar Minta Pihak Sekolah Menindak Tegas

Nasional
6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

6 Tips Bijak Menggunakan Pinjaman Online

Nasional
KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.