Hasto: Kami Mendambakan Wali Kota Solo dari Papua atau Orang Jawa Jadi Wali Kota di Papua

Kompas.com - 21/01/2021, 17:24 WIB
Sekjen PDI-P, Hasto Kristianto KOMPAS.COM/ACHMAD FAIZALSekjen PDI-P, Hasto Kristianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menyampaikan, pihaknya menginginkan warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa memandang latar bekalang suku ketika terlibat dalam arena politik elektoral.

"Kami mendambakan wali kota Solo, misalnya, ada dari Papua, orang Jawa bisa jadi wali kota di Papua, setiap warga negara setara, tidak membedakan suku," ujar Hasto dalam webinar "Revisi Undang-Undang Pemilu dan Integritas Kelembagaan Pendanaan Politik", Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Gibran Rakabuming Resmi Ditetapkan sebagai Wali Kota Solo Terpilih

Tak hanya itu, ia pun berharap suku-suku tertentu, seperti Suku Anak Dalam maupun Suku Baduy bisa ikut serta dalam proses politik tersebut. Demikian juga dengan penyandang disabilitas.

Kendati demikian, kata dia, harapan itu sulit dicapai mengingat politik elektoral saat ini mempunyai daya saing yang kapitalistik, terutama untuk bisa tampil di media.

Dampak dari situasi itu, kata dia, lahirnya sebuah integrasi yang menjadikan pengusaha semakin banyak bermain di area politik. 

"Di tingkat nasional, pemilik media ikut berpolitik, (terjadi) politisasi hukum. Praktik dengan sistem liberal tidak sesuai dengan tradisi kebudayaan kita," kata Hasto.

Baca juga: Hasto Nilai Blusukan Ala Risma dan Jokowi Harus Jadi Kultur Kepemimpinan Nasional

Selain itu, Hasto menilai, partai politik kerap dianggap sebagai keranjang sampah apabila gagal mengantarkan kadernya memenangi konestasi demokrasi.

Melihat perspektif tersebut, sejak beberapa tahun terakhir, kata dia, PDI-P mulai berbenah, salah satunya dengan membentuk sekolah partai. 

"Kami membuktikan sekolah partai itu kemudian menjadi lebih baik, ini penilaian dari luar," ujar Hasto. 

Baca juga: Fraksi PDI-P Rotasi Ribka Tjiptaning, Johan Budi, hingga Ihsan Yunus

Melalui sekolah partai, calon kepala daerah yang akan diusung PDI-P mendapat pembekalan selama beberapa hari.

Materi pembekalan biasanya mengenai Pancasila, anitkorupsi, hingga pembangunan sebuah daerah. Hal ini bisa menjadi modal bagi setiap kader ketika kelak menjadi seorang pemimpin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

PPP Sarankan Pemerintah Buka Ruang Publik Sebelum Buat Kebijakan

Nasional
UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

UPDATE 2 Maret: 5.712 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.654 Kasus

Nasional
Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Ketentuan Investasi Miras Dicabut, Biro Hukum Kepresidenan Dinilai Kurang Peka dengan Situasi

Nasional
Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Satu Tahun Pandemi Covid-19, Pemerintah Sebut 3T Belum Optimal

Nasional
Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Aturan Investasi Miras, Jubir: Persoalan Serius bagi Wapres kalau Berlanjut

Nasional
Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Sebut Ma'ruf Tak Tahu soal Aturan Investasi Miras, Jubir: Wapres Kaget, Terlebih Diserang di Medsos

Nasional
Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Jasa Raharja: Total Santunan yang Diserahkan ke Keluarga Korban Sriwijaya Air Rp 2,85 Miliar

Nasional
UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

UPDATE 2 Maret: 1.047.288 Nakes Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 1.935.478 Dosis Pertama

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Aturan Investasi Miras Dicabut, Sebelumnya Ada Pertemuan 4 Mata Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Cegah Penyebaran, Satgas Pastikan Akan Telusuri Kasus Mutasi Virus Corona

Nasional
UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

UPDATE 2 Maret: Pemerintah Telah Periksa 10.868.049 Spesimen Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X