Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri, Menkes: Pastikan Rakyat Dapat secara Gratis

Kompas.com - 21/01/2021, 16:23 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku mendapat banyak pertanyaan dari kalangan CEO dan konglomerat soal kemungkinan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 secara mandiri.

Budi menyebut pemerintah membuka peluang vaksinasi mandiri, apabila pihak korporasi atau swasta ingin memberikan vaksin kepada karyawan. Sebab, vaksinasi mandiri dapat membantu distribusi vaksin untuk masyarakat.

Namun, ia menekankan tiga hal penting terkait vaksinasi mandiri. Budi mengatakan, vaksin untuk masyarakat harus diberikan secara gratis sebagai hak warga negara.

Baca juga: Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

 

"Saya minta tolong dipastikan ini sudah diberikan sebagai haknya semua rakyat untuk dapat secara gratis," ujar Budi, dalam acara KOMPAS 100 CEO Forum yang digelar virtual, Kamis (21/01/2021).

"Apapun mekanismenya tadi, asalkan itu secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya untuk seluruh rakyat Indonesia," tutur Budi.

Kemudian, Budi mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 ditujukan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya satu kelompok saja.

Selanjutnya vaksin harus diberikan secara merata untuk semua golongan.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," tegas Budi.

Baca juga: Menkes: Jangan Sampai Golongan Kaya Dapat Vaksin Lebih Awal Dibanding yang Tidak Mampu

Budi menegaskan, program vaksinasi Covid-19 sangat bersifat sosialis dan tidak mementingkan kepentingan individu.

Sehingga, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus tersalurkan lebih dahulu ke seluruh Indonesia.

Budi juga berpesan, jangan sampai vaksin Covid-19 hanya bisa diakses oleh golongan mampu saja.

"Jadi adanya program yang masuk ke sana (vaksinasi mandiri) kita oke. Tapi ada satu catatan, yakni jangan sampai seperti yang sekarang terjadi. Negara kaya, golongan kaya, dapat (vaksin) duluan dibandingkan dengan orang yang tidak mampu," ucap Budi.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Mandiri Mungkin Bisa Diberikan asal Merek Beda

 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, banyak pengusaha di Tanah Air yang meminta agar vaksinasi bisa digelar mandiri, sehingga biayanya ditanggung perusahaan.

"Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, 'Pak bisa nggak kita vaksin mandiri'. Ini yang baru kita akan putuskan," kata Jokowi, dalam acara yang sama.

Jokowi mengatakan, vaksinasi mandiri dapat mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Sebab, pemerintah punya opsi lain selain vaksinasi secara gratis.

"Kita memang perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya, apalagi biayanya ditanggung oleh perusahaan sendiri. Kenapa tidak?" tuturnya.

Baca juga: Jokowi: Banyak Pengusaha Minta Vaksinasi Covid-19 Mandiri, Kenapa Tidak?

Menurut Jokowi, jika vaksinasi mandiri direalisasikan, merek vaksin yang akan digunakan kemungkinan berbeda dari vaksin yang digratiskan pemerintah.

Ada kemungkinan pula vaksinasi dilakukan di tempat yang berbeda dengan yang telah pemerintah tentukan. Namun demikian, Jokowi menegaskan bahwa hal ini masih menjadi wacana dan belum diputuskan.

"Sekali lagi harus kita kelola isu ini dengan baik," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Prabowo Klaim Perolehan Suaranya yang Capai 58,6 Persen Buah dari Proses Demokrasi

Nasional
Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com