Kewenangan Terbatas, Ombudsman Dinilai Perlu Diperkuat

Kompas.com - 21/01/2021, 15:35 WIB
Logo Ombudsman. Situs resmi OmbudsmanLogo Ombudsman.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpendapat, Ombudsman Republik Indonesia harus diperkuat karena kewenangannya dinilai masih terbatas.

"Ombudsman Republik Indonesia perlu diperkuat dan penguatan itu adalah sesuatu yang sangat mendesak," kata Usman dalam webinar yang disiarkan akun Youtube Ombudsman RI, Kamis (21/1/2021).

Usman menuturkan, Ombudsman sebetulnya memiliki sejumlah kekuatan, antara lain dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, melakukan tata kelola yang baik, hingga mengawal penegakan hukum.

Baca juga: Ombudsman: Layanan Konsultasi Meningkat Selama Pandemi Covid-19

Namun, menurut Usman, Ombudsman masih memiliki kelemahan di mana putusan Ombudsman hanya bersifat rekomendasi, belum bersifat ajudikatif.

Rekomendasi-rekomendasi Ombudsman itu tidak sepenuhnya dilaksanakan oleh institusi yang bersangkutan serta pemanggilan yang dilakukan Ombudsman kerap kali tidak efektif.

"Ini adalah pandangan saya untuk peluang penguatan Ombudsman sebagai ajudikator yaitu mengoptimalisasi wewenang Ombudsman tidak sebatas rekomendasi tetapi bersifat ajudikatif," kata Usman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: DPR Gelar Fit and Proper Test Calon Anggota Ombudsman, Berikut Nama Pesertanya

Dengan menjadi ajudikator, Ombudsman dapat melaksanakan ajudikasi khusus serta memastikan adanya sanksi dan ganti rugi baik atas layanan publik atau penegakan HAM yang tidak berjalan.

"Ini yang diperlukan saya kira oleh kita semua, kita harus mendesak presiden atau pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan presiden agar Ombudsman dapat menjadi ajudikator," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X