Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Menkes yang Dapat Banyak Pertanyaan dari CEO dan Konglomerat soal Vaksinasi Mandiri

Kompas.com - 21/01/2021, 14:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, ia mendapat banyak pertanyaan dari para CEO dan konglomerat soal vaksinasi mandiri Covid-19 di Indonesia. 

"Saya terima banyak WhatsApp massage (pesan WhatsApp) dari teman-teman CEO dan konglomerat yang dulu menjadi nasabah saya yakni mengenai vaksinssi mandiri," tutur Budi membuka ceritanya dalam acara 11th Kompas 100CEO Forum 2021 yang digelar secara virtual, Kamis (21/1/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Menanggapi berbagai pertanyaan itu, dia pun menegaskan bahwa secara umum, program vaksinasi Covid-19 tidak hanya bertujuan melindungi diri sendiri.

Vaksin, kata Budi, disuntikkan untuk membangun herd immunity atau kekebalan komunitas.

"Jadi ini bukan produk individu tapi ini produk yang sangat sosialis. Vaksin itu bukan hanya untuk melindungi kita, tetapi ini untuk lindungi keluarga kita, tetangga kita, seluruh rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia di seluruh dunia," papar Budi.

"Sehebat dan sekaya apa pun negara kalau dia bisa beli vaksin untuk negara dia, tetapi jika orang-orang lain di sekitar negara dia tidak divaksin dan tidak dia bantu pikirkan, ingat kan pergerakan manusia itu pasti ada," kata Budi lagi.

Oleh karena itu, menurut dia, penularan Covid-19 tetap bisa terjadi jika vaksinasi tidak dilakukan dengan tepat di setiap negara.

Berbeda jika setiap negara melarang warganya bepergian ke luar negeri.

"Jadi Bapak, Ibu tolong bantu ditularkan pemahaman bahwa vaksin tujuannya bukan untuk lindungi diri kita pribadi, tetapi ini untuk semuanya," ucap Budi.

"Ini program yang sangat sosialis bukan individualis. Jadi appproach seperti itu masih kita gunakan dalam program vaksinasi Covid-19," kata dia.

Baca juga: Erick Thohir: Kita Tak Bisa Menutup Mata, Vaksinasi Mandiri Juga Diperlukan

Oleh karena itu, menurut dia, vaksin gratis yang sudah diprogramkan oleh pemerintah harus dijamin tersalurkan kepada seluruh Indonesia.

Apabila dari kalangan CEO dan konglomerat ingin membantu dengan adanya vaksinasi mandiri, pemerintah memperbolehkannya asal dengan memahami tiga hal. 

Pertama, vaksinasi Covid-19 adalah untuk seluruh rakyat sehingga tidak boleh hanya untuk satu kelompok saja.

Baca juga: Opsi Vaksinasi Covid-19 Mandiri yang Semakin Menguat

Kedua, vaksin ini harus diberikan semerata mungkin untuk semua macam golongan. Jangan sampai kelihatan satu golongan tertentu bisa mendapatkan akses lebih dulu.

"Saya yakin para CEO ingin dapat akses lebih dulu dan anda mampu untuk dapat itu. Tapi tolong pikirkan seluruh rakyat Indonesia. Karena tidak ada gunanya juga kita disuntik dan yang lain tidak," kata Budi.

Ketiga, Budi meminta agar dipastikan terlebih dulu vaksin untuk masyarakat diberikan secara gratis sebagai hak warga.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com