Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Listyo Sigit Gagas Program "Polri Presisi", Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Kompas.com - 21/01/2021, 12:49 WIB
Devina Halim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai, analisis keamanan dalam negeri harus dilakukan dengan tepat untuk mewujudkan transformasi "Polri Presisi" yang digagas Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Adapun Polri Presisi merupakan konsep pemolisian yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

"Oleh karena itu pentingnya intelijen keamanan untuk dapat membaca situasi dan kondisi keamanan dalam negeri, diikuti dengan pentingnya Binmas melakukan pendekatan kepada masyarakat guna menjaga harkamtibmas dan mencegah kejahatan, sebagai tindakan preventif," ungkap Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

 

Baca juga: Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Selain itu, Poengky mengatakan, diperlukan patroli keamanan oleh personel Sabhara dan patroli lalu lintas sebagai langkah preemtif.

Terakhir, kata dia, polisi perlu memberikan pelayanan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan oleh satuan reserse kriminal.

Kompolnas pun mendukung rencana Sigit untuk mengedepankan polres dan polsek dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta mengutamakan restorative justice.

"Hal ini pernah diusulkan sebelumnya oleh Kompolnas. Mengingat berdasarkan konstitusi, menjaga harkamtibmas melalui pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat lebih diutamakan, barulah penegakan hukum sebagai the last resort," tutur dia.

Baca juga: Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Secara keseluruhan, program kerja Sigit dinilai menunjukkan niat untuk melakukan perubahan sesuai zaman, yakni dengan menggunakan lebih banyak teknologi informasi.

Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional Polri pun bakal terus mengawal program-program yang dicetuskan Sigit.

"Kompolnas akan mengawal dan mengawasi agar apa yang dipaparkan calon kapolri jika nantinya disetujui menjadi kapolri untuk dapat dilaksanakan dengan baik," ujar dia.

Baca juga: Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Adapun Listyo dipilih sebagai calon tunggal kapolri oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Rabu (20/1/2021), Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Sigit sebagai kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis.

Selanjutnya, DPR akan menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan Sigit sebagai kapolri terpilih pada Kamis hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com