Listyo Sigit Gagas Program "Polri Presisi", Ini Masukan Kompolnas agar Terwujud

Kompas.com - 21/01/2021, 12:49 WIB
Kabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk menggantikan Jenderal Pol Idham Aziz yang memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKabareskrim Polri yang juga calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo bersiap mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Kapolri di ruang Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/1/2021). Calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo merupakan calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk menggantikan Jenderal Pol Idham Aziz yang memasuki masa pensiun.
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas) menilai, analisis keamanan dalam negeri harus dilakukan dengan tepat untuk mewujudkan transformasi " Polri Presisi" yang digagas Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Adapun Polri Presisi merupakan konsep pemolisian yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

"Oleh karena itu pentingnya intelijen keamanan untuk dapat membaca situasi dan kondisi keamanan dalam negeri, diikuti dengan pentingnya Binmas melakukan pendekatan kepada masyarakat guna menjaga harkamtibmas dan mencegah kejahatan, sebagai tindakan preventif," ungkap Juru Bicara Kompolnas Poengky Indarti kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2021).

 

Baca juga: Wakil Ketua DPR Harap Komjen Listyo Sigit Bawa Polri Makin Maju dan Profesional

Selain itu, Poengky mengatakan, diperlukan patroli keamanan oleh personel Sabhara dan patroli lalu lintas sebagai langkah preemtif.

Terakhir, kata dia, polisi perlu memberikan pelayanan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan oleh satuan reserse kriminal.

Kompolnas pun mendukung rencana Sigit untuk mengedepankan polres dan polsek dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) serta mengutamakan restorative justice.

"Hal ini pernah diusulkan sebelumnya oleh Kompolnas. Mengingat berdasarkan konstitusi, menjaga harkamtibmas melalui pelayanan, pengayoman dan perlindungan masyarakat lebih diutamakan, barulah penegakan hukum sebagai the last resort," tutur dia.

Baca juga: Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Secara keseluruhan, program kerja Sigit dinilai menunjukkan niat untuk melakukan perubahan sesuai zaman, yakni dengan menggunakan lebih banyak teknologi informasi.

Kompolnas sebagai lembaga pengawas fungsional Polri pun bakal terus mengawal program-program yang dicetuskan Sigit.

"Kompolnas akan mengawal dan mengawasi agar apa yang dipaparkan calon kapolri jika nantinya disetujui menjadi kapolri untuk dapat dilaksanakan dengan baik," ujar dia.

Baca juga: Langkah Komjen Listyo Sigit Prabowo hingga Jadi Kapolri...

Adapun Listyo dipilih sebagai calon tunggal kapolri oleh Presiden Joko Widodo.

Setelah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Rabu (20/1/2021), Komisi III DPR secara aklamasi menyetujui Sigit sebagai kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis.

Selanjutnya, DPR akan menggelar rapat paripurna dalam rangka penetapan Sigit sebagai kapolri terpilih pada Kamis hari ini.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Nasional
Buka Pameran Foto, Puan Sebut Perempuan Tentukan Masa Depan Bangsa

Buka Pameran Foto, Puan Sebut Perempuan Tentukan Masa Depan Bangsa

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang 9-22 Maret, Begini Aturannya

PPKM Mikro Diperpanjang 9-22 Maret, Begini Aturannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X