Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Kompas.com - 20/01/2021, 20:41 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia di Griffith University Dicky Budiman tak sependapat dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait keterbukaan menteri yang positif Covid-19.

Moeldoko berpendapat, cukup beberapa orang saja yang mengetahui kabar menteri yang terpapar virus corona. Namun menurut Dicky, pemerintah harus mengumumkan kepada publik jika ada menteri yang positif Covid-19.

"Dalam kaitan pejabat publik, posisinya sangat berbeda. Posisi yang disandangnya itu memiliki peluang dan risiko besar, dia tertular dan menularkan," kata Dicky, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Moeldoko: Kalau Menteri Positif Covid-19 Cukup Beberapa Orang yang Tahu...

Dicky menjelaskan, pejabat publik yang mengumumkan dirinya positif justru berguna untuk upaya pelacakan atau tracing.

Selain itu, pemerintah seharusnya bisa berkaca pada pejabat publik di luar negeri yang mengumumkan atau diumumkan mengidap Covid-19.

"Termasuk Dirjen WHO, menteri-menteri lain di negara lain misalnya, ya mengumumkan, diumumkan. Ada press release-nya. Misalnya di United Kingdom, di negara maju, ada perdana menteri, ada menterinya juga, ya itu untuk tracing. Diumumkan waktu terkenanya kapan, lokasinya," jelas dia.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Benarkan Airlangga Hartarto Sempat Positif Covid-19

Dicky mengatakan, keterbukaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan persoalan tracing. Melainkan juga akan berdampak pada makin banyaknya kasus-kasus yang tidak terdeteksi.

"Dari satu dua kasus yang tidak terdeteksi itu, ya nantinya bisa ribuan dalam sebulan. Kalau seperti ini, Indonesia kapan mau terkendalinya," ujarnya.

Di sisi lain, Dicky berpandangan bahwa keterbukaan pejabat publik dapat mengurangi stigma terhadap pasien Covid-19.

"Keterbukaan akan mengurangi stigma itu. Menghilangkan? Tidak, tapi sebagai pejabat publik punya peran besar dalam pengendalian pandemi. Salah satunya mengurangi stigma," tuturnya.

Baca juga: Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Sebelumnya, Moeldoko memberikan tanggapan atas kemungkinan pemberian sanksi bagi pejabat publik, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan telah terpapar Covid-19.

Menurut Moeldoko, dalam konteks menteri-menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, semuanya sudah saling memahami ruang lingkup pekerjaan mereka. Termasuk dengan siapa saja para menteri bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

"Yang jelas dalam konteks Covid-19 ini kami tak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar. Itu semua juga kami membatasi itu," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Sehingga kalau terjadi (positif Covid-19) di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com