Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Kompas.com - 20/01/2021, 20:41 WIB
Ilustrasi pasien virus corona, virus corona ShutterstockIlustrasi pasien virus corona, virus corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog Indonesia di Griffith University Dicky Budiman tak sependapat dengan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko terkait keterbukaan menteri yang positif Covid-19.

Moeldoko berpendapat, cukup beberapa orang saja yang mengetahui kabar menteri yang terpapar virus corona. Namun menurut Dicky, pemerintah harus mengumumkan kepada publik jika ada menteri yang positif Covid-19.

"Dalam kaitan pejabat publik, posisinya sangat berbeda. Posisi yang disandangnya itu memiliki peluang dan risiko besar, dia tertular dan menularkan," kata Dicky, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Moeldoko: Kalau Menteri Positif Covid-19 Cukup Beberapa Orang yang Tahu...

Dicky menjelaskan, pejabat publik yang mengumumkan dirinya positif justru berguna untuk upaya pelacakan atau tracing.

Selain itu, pemerintah seharusnya bisa berkaca pada pejabat publik di luar negeri yang mengumumkan atau diumumkan mengidap Covid-19.

"Termasuk Dirjen WHO, menteri-menteri lain di negara lain misalnya, ya mengumumkan, diumumkan. Ada press release-nya. Misalnya di United Kingdom, di negara maju, ada perdana menteri, ada menterinya juga, ya itu untuk tracing. Diumumkan waktu terkenanya kapan, lokasinya," jelas dia.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Benarkan Airlangga Hartarto Sempat Positif Covid-19

Dicky mengatakan, keterbukaan pemerintah tidak hanya berkaitan dengan persoalan tracing. Melainkan juga akan berdampak pada makin banyaknya kasus-kasus yang tidak terdeteksi.

"Dari satu dua kasus yang tidak terdeteksi itu, ya nantinya bisa ribuan dalam sebulan. Kalau seperti ini, Indonesia kapan mau terkendalinya," ujarnya.

Di sisi lain, Dicky berpandangan bahwa keterbukaan pejabat publik dapat mengurangi stigma terhadap pasien Covid-19.

"Keterbukaan akan mengurangi stigma itu. Menghilangkan? Tidak, tapi sebagai pejabat publik punya peran besar dalam pengendalian pandemi. Salah satunya mengurangi stigma," tuturnya.

Baca juga: Airlangga Hartarto yang Terungkap Pernah Terinfeksi Covid-19...

Sebelumnya, Moeldoko memberikan tanggapan atas kemungkinan pemberian sanksi bagi pejabat publik, salah satunya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak mengumumkan telah terpapar Covid-19.

Menurut Moeldoko, dalam konteks menteri-menteri di kabinet Presiden Joko Widodo, semuanya sudah saling memahami ruang lingkup pekerjaan mereka. Termasuk dengan siapa saja para menteri bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung.

"Yang jelas dalam konteks Covid-19 ini kami tak pernah masuk dalam area publik yang sangat besar. Itu semua juga kami membatasi itu," ujar Moeldoko, di Gedung Bina Graha, Rabu (20/1/2021).

"Sehingga kalau terjadi (positif Covid-19) di menteri, ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

KPK Akan Minta Keterangan 6 Orang yang Terjaring OTT di Sulsel

Nasional
KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

KPK Tangkap 6 Orang dalam OTT, Termasuk Pejabat Pemprov Sulsel

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Vaksinasi Covid-19 Perdana bagi Para Atlet Agar Tetap Berprestasi...

Nasional
Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X