Kompas.com - 20/01/2021, 17:59 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020). KOMPAS.com/Dian Erika Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kantor Kemenko-PMK, Senin (6/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta masyarakat berpikir rasional dalam menyikapi terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021.

Ia menyebut, ada sejumlah pihak yang menaruh kecurigaan terhadap Perpres yang mengatur tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2021 itu.

"Mungkin ada berbagai pihak yang curiga macam-macam. Begini loh, kita mesti rasional-lah," kata Moeldoko di kantornya, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Imparsial: Intoleransi, Radikalisme, dan Terorisme Perlu Jadi Perhatian Kapolri Baru

Perpres 7/2021 pada pokoknya mengatur mengenai pelibatan warga negara dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme.

Moeldoko menyampaikan, langkah ini diambil pemerintah karena adanya ketidakseimbangan rasio penduduk dengan polisi.

Jumlah polisi di Indonesia berkisar di angka 470.000 orang. Sementara itu, jumlah penduduk di Tanah Air mencapai 270 juta jiwa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi kalau dihitung, satu polisi itu kurang lebih harus mengelola 500 masyarakat. Padahal, di Jepang itu hanya 1 banding 50," ujar Moeldoko.

Alasan lain diterbitkannya Perpres ini berkaitan dengan isu kewaspadaan.

Baca juga: Soal Perpres Pencegahan Ekstremisme, Kemenag: Relevan dengan Visi Moderasi Beragama

 

Moeldoko mengatakan, pasca-reformasi, banyak pihak takut untuk bicara isu tersebut karena tak ingin dianggap tidak reformis atau bergaya orde baru.

Padahal, kewaspadaan sangat penting untuk menghindari keteledoran, kelalaian, dan ancaman dari lingkungan sekitar.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Menteri PPPA Sebut Perempuan dan Anak Tahu Solusi Tepat Atasi Ketimpangan

Nasional
Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Dirut Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles Dinyatakan Lengkap

Nasional
TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

TNI AL Gelar Doa Lintas Agama di KRI Semarang-594

Nasional
Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Muncul Klaster Covid-19 Akibat PTM, Satgas Ingatkan Sekolah Hati-hati

Nasional
Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Satgas: Vaksinasi Tak Jamin Lonjakan Kasus Covid-19 Tak Terjadi Lagi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

[POPULER NASIONAL] Nadiem: 100.000 Guru Honorer Segera Diangkat | Penjelasan BPN soal Sengketa Lahan Rocky Gerung Vs Sentul City

Nasional
Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Mahfud dan Tito Bahas Simulasi Pelaksanaan Pemilu, Muncul Opsi Penyelenggaraan 24 April

Nasional
Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Babak Baru Drama Demokrat: Kubu Moeldoko Judicial Review AD/ART ke MA

Nasional
4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

4,2 Juta Kasus Covid-19 dan Kemunculan Klaster Covid-19 di Sekolah yang Perlu Mendapat Perhatian

Nasional
Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Demokrat Yakin Hakim Agung Akan Profesional dalam Menangani Gugatan AD/ART yang Diajukan Kubu Moeldoko

Nasional
Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Satgas: Bukan Tak Mungkin Kasus Covid-19 Kembali Meningkat di Kemudian Hari

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.