Komjen Listyo Sebut Polantas Tak Perlu Menilang, Begini Cara Kerja Sistem ETLE yang Sudah Berjalan di Jakarta

Kompas.com - 20/01/2021, 17:51 WIB
Kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman - MH Thamrin dan jalur koridor 6 Trans-Jakarta Ragunan-Dukuh Atas mulai awal Februari 2020. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAKamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) terpasang di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (23/1/2020). Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan menerapkan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) untuk pengendara sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman - MH Thamrin dan jalur koridor 6 Trans-Jakarta Ragunan-Dukuh Atas mulai awal Februari 2020. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***

JAKARTA, KOMPAS.com - Keinginan calon kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar polisi lalu lintas tidak perlu lagi memberi hukuman tilang menjadi salah satu sorotan dalam fit and proper test pada Rabu (20/1/2021).

Listyo ingin mengedepankan penegakkan hukum berbasis elektronik di bidang lalu lintas lewat modernisasi electronic traffic law enforcement (ETLE).

Menurut Listyo, interaksi antara polisi lalu lintas dan masyarakat dalam pemberian hukuman tilang kerap menimbulkan penyimpangan.

"Yang kami hindarkan adalah interaksi anggota dengan masyarakat yang menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan," kata Listyo, Rabu.

Baca juga: Soal Polantas Tak Perlu Menilang, Ini Penjelasan Lengkap Listyo Sigit

ETLE sendiri bukanlah hal baru di Indonesia. Sistem penilangan elektronik itu sudah mulai berlaku di wilayah DKI Jakarta sejak 1 November 2018 lalu.

Sistem tilang ETLE ini berbeda dengan sistem tilang konvensional karena pelanggar lalu lintas akan tercatat oleh kamera untuk kemudian dijatuhi denda, bukan ditindak oleh petugas kepolisian di lapangan.

Lantas, bagaimana sistem kerja ETLE yang sudah berjalan di ibu kota selama dua tahun tersebut?

Dengan adanya sistem ETLE, pihak kepolisian memasang sejumlah kamera di sejumlah jalan protokol yang akan menangkap perilaku pengguna jalan di ruas jalan tersebut.

Baca juga: Listyo Sigit: Ke Depan, Polantas Tak Perlu Menilang, Cukup Atur Lalu Lintas

Pengguna jalan yang melanggar lalu lintas nantinya akan terpotret oleh kamera-kamera tersebut dan langsung diverifikasi oleh petugas NTMC Polda Metro Jaya.

Verifikasi dilakukan untuk memastikan jenis pelanggaran yang dilakukan, misalnya melawan arus, menerobos lampu merah, atau melewati garis stop.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

KPK Perpanjang Masa Penahanan Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X