Nilai KPU dan DKPP Saling Perlihatkan Arogansi, Ketua Komisi II DPR Singgung Masalah Rekrutmen

Kompas.com - 20/01/2021, 17:45 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kiri) menyerahkan petikan Keputusan Presiden kepada Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kedua kanan) disaksikan dua Komisioner KPU lainnya, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri) dan Ilham Saputra (kanan) usai memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (24/8/2020). Evi Novida Ginting Manik kembali menjabat sebagai Komisioner KPU setelah sempat diberhentikan karena dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kedua kiri) menyerahkan petikan Keputusan Presiden kepada Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik (kedua kanan) disaksikan dua Komisioner KPU lainnya, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kiri) dan Ilham Saputra (kanan) usai memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (24/8/2020). Evi Novida Ginting Manik kembali menjabat sebagai Komisioner KPU setelah sempat diberhentikan karena dugaan pelanggaran kode etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menilai, rekrutmen yang kurang baik bisa menjadi salah satu penyebab munculnya masalah ego sektoral antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Doli melihat KPU dan DKPP saling menunjukkan arogansi.

Ini tampak dari pemberhentikan Arief Budiman sebagai ketua KPU karena dinilai melanggar etik. 

"Misalnya, saya berkali-kali dan saya juga protes dengan teman-teman DKPP bahwa pengisian teman-teman DKPP itu kan adalah saya kira ini fakta yang tidak bisa kita hindari bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah berkompetisi dengan kawan-kawannya di KPU dan Bawaslu sekarang," kata Doli dalam diskusi daring, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Ketua Komisi II DPR Nilai KPU dan DKPP Saling Tunjukkan Arogansi

"Mudah-mudahan saya selama mengatakan ini salah, tetapi faktanya menunjukkan sepertinya kasus-kasus yang muncul dari persaingan antara tiga institusi penyelenggara ini bisa jadi juga ada di latar belakangi dengan persoalan-persoalan itu," kata dia lagi.

Oleh karena itu, dalam hal kaitanya dengan rekrutmen, terutama di DKPP, Doli menyarakan lebih baik diisi dengan orang-orang yang minim kepentingan.

Selain itu, orang yang benar-benar ingin mewujudkan penyelenggara pemilu yang bersih dan berintegritas.

 

Adapun Arief Budiman diberhentikan dari jabatan Ketua KPU oleh DKPP karena dinilai melanggar etik dengan ikut mendampingi Evi mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Evi menggugat pemecatannya sebagai Komisioner KPU atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu terkait kasus perolehan suara calon legislatif (caleg) Pemilu 2019.

Baca juga: Diminta Komisi II Jelaskan Pemecatan Arief Budiman, DKPP Tolak Berkomentar

Pemberhentian Arief bermula dari adanya aduan dari warga bernama Jupri yang menggugat Arief dengan dalil aduan mendampingi atau menemani Evi untuk mendaftarkan gugatan ke PTUN Jakarta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X