Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Erick Thohir: Kita Tak Bisa Menutup Mata, Vaksinasi Mandiri Juga Diperlukan

Kompas.com - 20/01/2021, 16:15 WIB
Irfan Kamil,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, vaksin gratis menjadi prioritas pemerintah di samping wacana vaksinasi mandiri.

Menurut Erick, Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan yang luar biasa dengan memberikan vaksin gratis ke masyarakat, misalnya ke tenaga kesehatan, TNI–Polri, dan warga yang membutuhkan.

“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan tetapi kita tidak bisa menutup mata juga, vaksin mandiri ini juga diperlukan,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: Erick Thohir Bantah Ada Chip di Dalam Vaksin Covid-19

Terkait vaksin mandiri, Erick mengaku telah berbicara dengan berbagai pihak, termasuk DPR dan kementerian terkait.

Ia mengatakan, jika nantinya ada vaksin mandiri, ada beberapa catatan dari Komisi VI DPR kepada pemerintah. 

“Satu, vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur, jadi merek vaksinnya berbeda,” kata Erick.

“Yang kedua, utamakan vaksin gratis, jadi vaksin gratis harus berjalan, ke depan baru nanti kalau ada yang mandiri setelah itu,” kata dia.

Erick mengatakan, sebenarnya dalam surat keputusan (SK) Kementerian Kesehatan sudah ada penjelasan tentang perbedaan vaksin gratis dengan yang mandiri.

Kementerian BUMN, menurut dia, tinggal menerapkannya saja bisa berjalan atau tidak. 

“Kalau memang nanti vaksin mandiri ini ada, ya kami siap melaksanakan,” ucap dia.

Baca juga: Erick Thohir: Merek dan Jenis Vaksin Covid-19 Mandiri akan Berbeda dengan yang Gratis

Lebih lanjut, Erick Thohir memastikan bahwa tidak ada cip di dalam pendistribusian 1,2 juta dosis vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat.

Hoaks soal cip tersebut berkaitan dengan barcode pendistribusian yang ada di botol vaksin.

“Jadi bukan vaksin di dalamnya ada cip ke badan kita, tapi ini barcode di botol vaksin,” kata Erick.

Menurut dia, fungsi barcode tersebut untuk memperjelas posisi vaksin dalam penomoran yang akan dimasukan ke dalam kotak.

“Jadi kalau di dalam kotak itu ada 10 botol, diambil satu ketahuan,” kata Erick.

Nantinya, kotak tersebut juga kemudian dimasukan ke dalam kotak pendingin yang lebih besar lagi untuk dikirim ke berbagai daerah dengan menggunakan truk.

Baca juga: Erick Thohir Angkat Dua Komisaris Independen Askrindo

Selain itu, dengan teknologi tersebut, pengiriman vaksin dapat dimonitor lokasi dan temperaturnya.

“Jadi kita tahu berapa jamnya dan termometernya terukur ketika sampai,” kata Erick.

“Setelah terbuka itu juga terdeteksi, oh itu sudah diambil. Karena tugasnya kami kan (mengirim) sampai ke gubernur,” ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com