Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pastikan Tak Ada Cip dalam Vaksin Covid-19, Erick Thohir: Itu Barcode

Kompas.com - 20/01/2021, 15:33 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri BUMN Erick Thohir memastikan bahwa tidak ada cip di dalam pendistribusian 1.2 juta dosis vaksin gratis Covid-19 untuk masyarakat.

Hoaks soal cip tersebut berkaitan dengan barcode pendistribusian yang ada di botol vaksin.

“Jadi bukan vaksin di dalamnya ada cip ke badan kita, tapi ini barcode di botol vaksin,” kata Erick dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Rabu (20/1/2021).

Erick menjelaskan, fungsi dari adanya barcode yakni untuk memperjelas posisi vaksin dalam penomoran yang akan dimasukan ke dalam kotak.

“Jadi kalau di dalam kotak itu ada 10 botol, diambil satu ketahuan,” kata Erick.

Baca juga: Ada Isu Cip Ditanam di Vaksin Covid-19 untuk Lacak Warga, Satgas: Hoaks!

Erick menuturkan, dari botol-botol vaksin yang dimasukkan ke dalam kotak, nantinya kotak tersebut juga kemudian dimasukan ke dalam kotak pendingin yang lebih besar lagi untuk di kirim ke berbagai daerah dengan menggunakan truk.

Selain itu, dengan teknologi tersebut, pengiriman vaksin juga dapat dimonitor lokasi dan temperaturnya.

“Jadi kita tahu berapa jamnya dan termometernya terukur ketika sampai,” kata Erick.

“Setelah terbuka itu juga terdeteksi, oh itu udah diambil. Karena tugasnya kami kan (mengirim) sampai ke gubernur,” ucap dia.

Baca juga: Kemendagri Minta Pemerintah Daerah Lakukan Sosialisasi Vaksin Covid-19

Lebih lanjut, Erick menyatakan vaksin gratis adalah prioritas pemerintah di samping wacana adanya vaksin mandiri.

Menurut Erick, Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan yang luar biasa dengan memberikan vaksin gratis ke masyarakat misalnya ke tenaga kesehatan, TNI–Polri dan rakyat yang membutuhkan.

“Tentu vaksin mandiri bukan prioritas, vaksin gratis adalah prioritas yang diutamakan tetapi kita tidak bisa menutup mata juga vaksin mandiri ini juga diperlukan,” kata dia.

Terkait vaksin mandiri, Erick mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan berbagai pihak termasuk DPR dan Kementerian terkait.

Baca juga: Menag Minta Jemaah Haji 2021 Masuk Prioritas Pemberian Vaksin Covid-19, Ini Alasannya...

Ia mengatakan, jika nantinya ada vaksin mandiri maka ada beberapa catatan dari Komisi VI DPR.

“Satu, vaksinnya berbeda jenis, jadi supaya yang gratis dan mandiri tidak tercampur, jadi merk vaksinnya berbeda,” kata Erick.

“Yang kedua, utamakan vaksin gratis, jadi vaksin gratis harus berjalan, ke depan baru nanti kalau ada yang mandiri setelah itu,” kata dia.

Erick mengungkapkan, sebenarnya dalam surat keputusan (SK) Kementerian Kesehatan sudah ada penjelasan tentang perbedaan vaksin gratis dengan yang mandiri.

“Kami tinggal menerapkan saja vaksin mandiri bisa berjalan atau tidak tetapi dengan catatan-catatan tadi,” kata Erick.

“Kalau memang nanti vaksin mandiri ini ada, ya kami siap melaksanakan,” lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com