Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/01/2021, 15:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Arifin Junaidi menyambut baik rencana pemerintah yang akan memberikan pelatihan kepada guru hingga dosen pendidikan formal mengenai materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Arifin mendukung penuh rencana pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE).

"Saya sangat sangat sambut gembira Perpres ini. Sekali lagi jangan kemudian berhenti hanya di penandatanganan Perpres, tapi dilanjutkan dengan peraturan-peraturan menteri sebagai harapannya operasional dari Perpres ini," kata Arifin saat dihubungi Kompas.com, Rabu (20/1/2021).

Baca juga: 5 Poin Penting Perpres Pencegahan Ekstremisme, dari Pelibatan Influencer hingga Pelatihan Penceramah

Ia bersyukur Perpes tersebut diteken Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021 dan resmi diundangkan sehari setelahnya.

Perpres tersebut, nilai dia, juga sebagai tindak lanjut dari Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Arifin menyadari, penyebaran paham ekstremisme di sekolah-sekolah Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan.

"Kita sudah sering banyak itu ya, istilahnya, misalnya karnaval atau pawai budaya yang diikuti dari anak-anak TK itu dipakaikan seperti itu, pakai bedil, dan segala macam. Itu kan termasuk penanaman ekstremisme," ujar Arifin.

Menurut dia, salah satu kemungkinan faktor adanya penyebaran paham ekstremisme diawali dari perekrutan guru-guru agama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Ia menilai, ketika proses perekrutan tersebut kemungkinan terjadi bahwa guru yang terpilih tidak ahli agama.

"Sehingga mengajarkan agama tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kemungkinan kedua adalah ada pihak-pihak yang memanfaatkan momen tersebut dengan memasukkan pemahaman-pemahaman ekstremisme," jelas Arifin.

Mengetahui kondisi yang terjadi selama ini, menjadi alasan utama dirinya mendukung penuh Perpres Nomor 7 Tahun 2021.

Bahkan, Arifin mengaku bahwa LP Ma'arif NU siap jika diminta bantuan pemerintah untuk melatih para guru di sekolah-sekolah umum tersebut.

"Apabila nanti pemerintah memerlukan, Ma'arif sangat siap. Guru-guru Ma'arif sangat siap untuk menularkan ilmu dan pengalamannya kepada guru-guru lain kepada dosen-dosen lain," ujarnya.

Ia menuturkan, ada sekitar 600.000 guru dari Ma'arif yang siap diperbantukan untuk melatih guru dan dosen dalam pencegahan paham ekstremisme ini.

Sebelumnya, pemerintah berencana memberikan pelatihan kepada guru hingga dosen pendidikan formal mengenai materi pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

Selain itu, para guru dan dosen akan diberi pelatihan tentang sistem belajar mengajar dengan metode pembelajaran berpikir kritis.

Baca juga: Anggota Komisi I DPR Nilai Perpres Jawab Faktor Pemicu Ekstremisme

Dilihat dari salinan dokumen Perpres yang diunduh Kompas.com melalui situs Sekretariat Negara, upaya ini dilakukan karena pemerintah menilai materi tentang pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme belum diadopsi dalam kurikulum pendidikan formal dan kegiatan kemahasiswaan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.