Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada Listyo Sigit, Benny K Harman: Jangan Hanya Tajam ke Kami yang di Luar Pemerintahan

Kompas.com - 20/01/2021, 14:15 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny K Harman mengingatkan calon kapolri, Komjen Listyo Sigit Prabowo agar melakukan penegakkan hukum secara adil dan humanis.

Selain hukum tidak boleh tajam ke atas tapi tumpul ke bawah, Benny mengibaratkan penegakkan hukum juga tidak boleh tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri.

"Saya tambahkan jangan hanya tajam ke kanan tetapi tumpul ke kiri," kata Benny dalam uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri, Rabu (20/1/2021).

"Jangan hanya tajam ke pada kami yang ada di luar pemerintahan, sedangkan teman-teman yang ada di dalam kok tumpul," kata dia.

Baca juga: Kepada Listyo Sigit, Anggota Komisi III Pertanyakan Polri Tak Bisa Buru 11 Teroris di Poso

Beberapa hal lain yang menjadi catatan Benny kepada Sigit yaitu soal hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul.

Ia mendukung Polri melakukan penegakkan hukum terhadap pelaku ujaran kebencian dan penyebar informasi hoaks.

Namun, ia mempertanyakan bagaimana upaya Sigit menjamin bahwa penegakkan hukum itu tidak hanya menyasar kelompok tertentu.

"Kami dukung penuh, tetapi apa yang Anda (Sigit) lakukan untuk menjamin supaya penegakkan hukim ini tidak hanya ditujukan pada kelompok tertentu, tetapi keompok lain semacam dikasih keleluasaan," tutur dia. 

Selain itu, Benny menyinggung soal reformasi di internal tubuh Polri. Dia mengatakan, jika terpilih sebagai Kapolri, Sigit harus bisa membangun sebuah kebiasaan baru.

Baca juga: Kasus Hate Speech, Calon Kapolri Listyo Sigit: Kalau Biasa, Minta Maaf Selesai, tapi...

Ia mengingatkan bahwa Polri merupakan institusi yang memiliki kewenangan besar dengan sokongan APBN yang besar pula.

"Bagaimana bapak membangun habitus baru itu, mencegah penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan kekuasaan," kata Benny.

Mengakhiri pertanyaannya, Benny menyebut saat ini ada sekitar 60.000 kasus hukum yang terbengkalai.

Dia mengatakan, puluhan ribu kasus yang mangkrak ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Sigit ketika menjabat sebagai Kapolri nanti.

"Saat ini ada 60 ribuan kasus yang mangkrak di lembaga ini, tidak jelas penyelesaiannya. Ini adalah tantangan bapak. Tolong kasih kami sedikit apa yang bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang mangkrak ini," ucap dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com