Kompas.com - 20/01/2021, 12:50 WIB
Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit dalam konferens pers penangkapan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOKepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit dalam konferens pers penangkapan terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (30/7/2020). Djoko Tjandra ditangkap di Malaysia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan, pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan jajaran kepolisian harus arif dan memenuhi rasa keadilan.

Hal ini disampaikan Listyo dalam menanggapi pertanyaan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani yang mempertanyakan langkah konkret penegakan hukum di jajaran kepolisian dalam fit and proper test di Komisi III, Rabu (20/1/2021).

"Penegakan hukum yang kemudian di dalam pelaksanaannya kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang arif, yang kemudian bisa memenuhi rasa keadilan," kata Listyo.

Listyo mencontohkan, perkara pencurian kakao yang dialami Nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah tidak boleh terulang lagi.

Baca juga: Ingatkan Soliditas Polri, Anggota Komisi III F-PKS: Listyo Sigit Faksi Jokowi

Ia meminta jajaran kepolisian tidak memaksakan penyelesaian perkara seperti yang dialami Nenek Minah yang harus naik ke proses pengadilan.

"Terkait dengan hal-hal seperti ini tentunya ke depan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk kasusnya B21 kirim ke Kejaksaan kemudian divonis," ujarnya.

Listyo mengatakan, kepolisian harus lebih bersikap arif dalam menyelesaikan perkara di masyarakat dan tidak menyalahgunakan wewenang.

"Itu yang harus kami jaga, kami mempersiapkan pengawasannya," ucapnya.

Lebih lanjut, Listyo mengatakan, Polri memiliki ruang pengawasan terhadap personel Polri di lapangan dengan teknologi yang bisa diakses masyarakat.

Baca juga: Ini 8 Komitmen Komjen Listyo Sigit jika Resmi Jadi Kapolri

Ia mengatakan, teknologi tersebut memiliki koneksi dengan propam sehingga kegiatan personel Polri bisa dimonitor dan dikontrol.

"Sehingga kita semua termonitor apa yang kami lakukan ini bisa kontrol dan betul-betul ada manfaatnya dengan masyarakat. Ada ruang kebebasan tetapi harus betul-betul diawasi," pungkasnya.

Awalnya dalam uji kelayakan tersebut, Anggota Komisi III DPR Arsul Sani mempertanyakan, langkah konkret perubahan kultur di kepolisian dalam penegakan kepolisian.

"Kami ingin pendalaman lebih konkretnya bagaimana dalam konteks perubahan kultur di kepolisian ini Pak Sigit akan merubah wajah penegakan hukum kita dari yang berat pada sisi kepastian hukum," kata Arsul.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Tempat Wisata Ramai Pengunjung, Menko Perekonomian: Wajib Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Antisipasi Arus Balik, Kemenhub Siapkan Pos Tes Swab Antigen di Pelabuhan Bakauheni dan Gilimanuk

Nasional
Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Meski Dilarang Mudik, Masyarakat Menyeberang dari Merak ke Lampung 440.014 Orang

Nasional
UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

UPDATE: 4.596 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 8 di Singapura

Nasional
Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Kakorlantas: 600.000 Kendaraan Diputarbalikkan, 600 Travel Gelap Ditindak

Nasional
Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Tahun 2021, Kemensos Targetkan Berdayakan 2.500 KK Warga Komunitas Adat Terpencil

Nasional
Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X