Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi: Dalih Pemerintah hingga Peringatan Epidemiolog

Kompas.com - 20/01/2021, 06:32 WIB
Warga menjalani swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan batas harga tertinggi swab test mandiri dengan metode real-time polymerase chain reaction (RT PCR) yaitu sebesar Rp900.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaWarga menjalani swab test di GSI Lab (Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium), Cilandak, Jakarta, Sabtu (3/10/2020). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan batas harga tertinggi swab test mandiri dengan metode real-time polymerase chain reaction (RT PCR) yaitu sebesar Rp900.000. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Penulis Irfan Kamil
|

Sementara itu, ada 76.971 kasus suspek terkait Covid-19 di Indonesia.

Data yang sama juga menunjukkan jumlah kasus aktif Covid-19 di Indonesia mencapai 146.842 kasus.

Baca juga: UPDATE: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 8.433.961

Angka itu setara dengan 15.8 persen dari total kasus konfirmasi positif Covid-19.

Kasus aktif adalah pasien yang dinyatakan positif Covid-19 dan sedang dirawat atau isolasi mandiri.

Angka itu didapatkan dengan mengurangi total kasus positif Covid-19 dengan angka kesembuhan dan kematian.

Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk dapat menangani pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain giat melakukan testing, tracing, treatment, pemerintah juga membuat program vaksinasi sebagai langkah memutus penyebaran virus corona.

Dalih Pemerintah

Sementara itu, pemerintah menyatakan bahwa penambahan kasus positif Covid-19 mingguan di Indonesia pada kurun 11-17 Januari mencapai puncak tertinggi selama pandemi.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, salah satu faktor yang mengakibatkan kondisi itu karena keterlambatan verifikasi data.

"Kenaikan penambahan kasus harian yang sangat tinggi bahkan tertinggi semenjak kasus Covid-19 pertama masuk ke Indonesia salah satunya disebabkan verifikasi data yang terlambat masuk sehingga menyebabkan penumpukan pada pelaporan data di beberapa daerah," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (19/1/2021).

Wiku mengatakan, pemerintah masih terus berupaya memperbaiki keadaan ini.

Baca juga: Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Kementerian Kesehatan tengah memilah data yang memang masuk tanggal 11-17 Januari 2021, dengan data yang sebenarnya terlambat masuk dan berasal dari minggu-minggu sebelumnya.

Wiku meminta agar ke depan Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah memperbaiki integrasi data sehingga mengurangi gap dan keterlambatan antara data pusat dengan daerah.

"Saya minta ke depannya tidak ada lagi toleransi terhadap delay atau keterlambatan data karena ini sangat krusial dalam pengambilan keputusan," ujar Wiku.

Wiku mengatakan, jika data tidak aktual, maka kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat waktu. Akibatnya, kebijakan menjadi tak efektif.

Kendati demikian, Wiku tetap meminta seluruh pihak waspada terhadap penularan virus dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Ini Daerah Berstatus Level 1

Nasional
Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Pengacara Nilai Tuntutan Hukuman Mati untuk Heru Hidayat Berlebihan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

[POPULER NASIONAL] Situasi Covid-19 Terbaru Jelang Berakhirnya PPKM Luar Jawa-Bali | Survei Indikator tentang 5 Menteri Jokowi dengan Kinerja Terbaik

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Alasan Jaksa Tuntut Hukuman Mati Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.