Menag Minta Calon Jemaah dan Petugas Haji Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19

Kompas.com - 19/01/2021, 16:28 WIB
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). Selain mengevaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, rapat tersebut juga membahas isu-isu aktual, salah satunya dalam penyelenggaraan haji dan umroh pada 2021 di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). Selain mengevaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020, rapat tersebut juga membahas isu-isu aktual, salah satunya dalam penyelenggaraan haji dan umroh pada 2021 di tengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta para calon jemaah dan petugas haji yang rencananya berangkat di 2021 ini diprioritaskan mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Yaqut mengatakan, ia telah mengirim surat ke Kementerian Kesehatan terkait prioritas vaksin untuk jemaah dan petugas haji tersebut.

"Kami bersurat tanggal 5 Januari 2021, terkait kesehatan prioritas vaksinasi kesehatan bagi jemaah haji dan jemaah umrah serta petugas haji. Dan jenis vaksin untuk jemaah haji dan jemaah umrah dan petugas haji," kata Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Selasa (19/1/2021).

Baca juga: Bentuk Tim Manajemen Krisis Ibadah Haji 2021, Menag: Bentuk Keseriusan Layani Umat

Untuk jemaah haji dan petugas haji, Yaqut mengatakan jumlahnya yaitu 257.540 orang. Rinciannya, jemaah haji reguler dan khusus 221.000 orang dan petugas kloter dan nonkloter 4.200 orang.

Kemudian, petugas haji di seluruh Indonesia 3.400 orang, pembimbing haji 18.000 orang, serta panitia dan pembimbing manasik 10.940 orang.

"Terkait jumlah vaksinasi, kami sangat berharap nanti Kemenkes bisa memberikan alokasi dua kali pemberian vaksin untuk 257.540 orang," ujarnya.

Sementara itu, hingga saat ini pemerintah menyiapkan tiga skenario keberangkatan jemaah haji tahun 2021. Berbagai opsi ini disiapkan mengingat pandemi Covid-19 belum juga mereda.

Baca juga: Menag Bentuk Tim Manajemen Krisis Haji, Mulai Bekerja Hari Ini

"Kami menyiapkan tiga opsi. Pertama, kuota penuh. Kedua, kuota terbatas. Ketiga, tidak memberangkatkan jemaah haji," kata Yaqut.

Kendati begitu, Yaqut mengatakan pemerintah tetap bekerja menyiapkan opsi pertama, yaitu jemaah haji berangkat dengan kuota penuh.

"Tetap bekerja menyiapkan opsi pertama dengan asumsi kuota penuh. Kami berharap wabah segera berakhir sehingga penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah bisa berjalan normal seperti tahun-tahun sebelumnya," ucapnya.

Ia pun mengatakan, menurut rencana, jemaah haji yang akan berangkat di 2021 ini yaitu mereka yang berhak berangkat pada 2020 dan tidak melakukan pembatalan keberangkatan haji.

"Yang diberangkatkan adalah jemaah haji yang berhak berangkat tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi yang telah melunasi Bipih atau yang belum sempat melunasi Bipih serta tidak melakukan pembatalan hajinya," jelas Yaqut.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

UPDATE 6 Maret: Bertambah 128, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Kini 37.154

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

UPDATE 6 Maret: Bertambah 5.767, Jumlah Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.373.836

Nasional
Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Mahfud MD: Sejak Era Ibu Mega, Pak SBY, hingga Pak Jokowi, Pemerintah Tak Pernah Larang KLB

Nasional
Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Jelang KLB, Mahfud MD Terima Surat dari AHY

Nasional
KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

KPK Geledah 4 Lokasi di Batam, Amankan Dokumen dan Barang Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Demokrat Khawatir Manuver Moeldoko Dibiarkan oleh Jokowi

Nasional
Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Soal KLB Partai Demokrat, Andi Mallarangeng Yakin Yasonna Tolak Kepengurusan Moeldoko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X