Respons Jokowi, Walhi: Banjir Kalsel Awal 2021 Terparah Sejak 2006

Sehingga, ia mendesak pemerintah baik pusat maupun daerah untuk segera tanggap terhadap bencana banjir besar Januari 2021.

Selain itu, Kisworo juga mendesak pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh izin-izin industri yang dikeluarkan.

"Review dan audit seluruh perizinan industri ekstraktif. Stop perizinan baru. Penegakan hukum terutama terhadap perusak lingkungan," ujarnya.

Kisworo juga menanggapi kehadiran Presiden Jokowi ke Kalsel yang seakan tak menghasilkan sesuatu yang signifikan.

Ia menilai, seharusnya kedatangan Jokowi mampu menjawab penanganan korban dan menjamin keselamatan rakyatnya.

Baca juga: 414 Gardu Listrik Masih Padam Akibat Banjir di Kalsel dan Kalbar

Menurut dia, Jokowi seharusnya datang secara kuat guna menjamin keselamatan rakyatnya dengan cara berani memanggil pemilik perusahaan tambang, kelapa sawit dan lainnya.

"Salah satunya berani memanggil pemilik perusahaan-perusahaan tambang, sawit, HTI, HPH. Dan kita dialog terbuka di hadapan rakyat dan organisasi masyarakat sipil," harapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021).

Ia mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun terakhir.

"Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin.

Baca juga: Perbaikan Jembatan Mataraman Kalsel Rampung Besok, Kendaraan Berat Dilarang Melintas

Jokowi menyebut, curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Biasanya, sungai tersebut mampu menampung 230 juta meter kubik. Sementara, saat ini volume air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik.

"Sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota," ujar Jokowi.