Kompas.com - 19/01/2021, 13:50 WIB
Ketua DKPP Muhammad KOMPAS.COM/PERDANA PUTRAKetua DKPP Muhammad

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyinggung pemberhentian Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR terkait evaluasi Pilkada 2020, Selasa (19/1/2021).

Muhammad menjelaskan, seluruh perkara yang diputuskan DKPP berasal dari laporan masyarakat. Ia menegaskan, DKPP tidak akan memproses perkara etik jika tidak ada laporan dari masyarakat.

"Jadi kalau ada putusan DKPP apakah itu pemberhentian Ketua, pemberhentian sebagai anggota, itu berasal dari laporan masyarakat yang harus kita periksa," kata Muhammad dalam rapat tersebut.

DKPP sebelumnya memutuskan untuk memberhentikan Arief Budiman dari jabatannya sebagai Ketua KPU atas kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik.

Baca juga: Pembelaan Arief Budiman Setelah Diberhentikan DKPP dari Jabatan Ketua KPU

Arief dinilai melanggar etik karena mendampingi Evi Novida Ginting Manik untuk mengurus perkara pemberhentian Evi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Muhammad mengatakan, laporan yang disidangkan DKPP bukan tanpa alasan, tetapi melalui proses yang ketat yakni melalui verifikasi formil dan materiil.

"Kita tidak mau suara masyarakat tidak jelas tuduhan kepada penyelenggara, kita sidang," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengingatkan bahwa tidak semua laporan dari masyarakat tersebut objektif

"Soal laporan masyarakat itu harus diteliti pak Muhammad, bisa saja kita menyuruh orang membuat laporan masyarakat yang kemudian itu belum tentu juga objektif," kata Doli.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Menteri PPPA: Akses dan Keterampilan Perempuan di Bidang TIK Perlu Jadi Fokus Perhatian

Nasional
WNI dari India Diizinkan Masuk Ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

WNI dari India Diizinkan Masuk Ke Indonesia, Wajib Karantina 14 Hari di Hotel

Nasional
Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Cari KRI Nanggala, TNI Jelajahi Semua Area Perairan Utara Bali

Nasional
Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Dalam Sepekan, Tercatat Ada 8 WNI Terjangkit Covid-19 di India

Nasional
Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Nasional
Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Mulai 25 April, Pemerintah Tutup Sementara Pintu Masuk Perjalanan Orang dari India

Nasional
KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

KPK Soroti Kerja Sama PAM Jaya-PT Aetra Air Jakarta, Ada Potensi Kecurangan

Nasional
Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Daryati Divonis Bebas Hukuman Mati Oleh Pengadilan Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Menteri PPPA: Pengarusutamaan Gender di Tempat Kerja Bukan untuk Kepentingan Perempuan

Nasional
Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Soal Rencana Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta, Ini Kata Kemenlu

Nasional
Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Cegah Penyebaran Covid-19, Pemerintah Diminta Tutup Akses Keluar Masuk India

Nasional
TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

TNI Harap Kapal Penyelamat Kapal Selam Singapura MV Swift Rescue Tiba Hari Ini

Nasional
TNI Kerahkan 21 Kapal Perang Cari KRI Nanggala-402, Termasuk Kapal Selam Alugoro

TNI Kerahkan 21 Kapal Perang Cari KRI Nanggala-402, Termasuk Kapal Selam Alugoro

Nasional
Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Polri Kerahkan 4 Kapal Bantu Cari KRI Nanggala-402

Nasional
Alasan Mengapa Indonesia Perlu Awasi Perjalanan Orang dari India...

Alasan Mengapa Indonesia Perlu Awasi Perjalanan Orang dari India...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X