Kompas.com - 19/01/2021, 13:31 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan (road map) Pendidikan dengan para Pakar, terkait Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Dalam RDPU itu, Komisi X meminta pandangan, kritik dan saran terhadap Peta Jalan Pendidikan dalam perspektif pengelolaan pendidikan informal/formal dan disabilitas.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Panja peta jalan pendidikan ini sudah memasuki tahun sidang yang ke tiga, sejak dibentuk pada Juli 2020.

Baca juga: Ini Empat Poin Dasar Dalam Penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

“Karena itu, rangkaian RDPU sudah kami lakukan dengan berbagai stakeholder yang ada di Indonesia menyangkut soal ingin menatap masa depan kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, sebagaimana filosofinya,” kata Huda dalam sambutannya di RDPU secara daring, Selasa (19/1/2021).

Adapun dalam RDPU ini dihadiri oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Asosiasi Sekolah Rumah, Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Kursus serta lembaga pendidikan lain.

Huda mengatakan, dalam RDPU dengan pakar pendidikan ini, ia berharap mendapatkan jawaban terkait urgensi pendidikan nasional Indonesia, pandangan soal peta jalan pendidikan yang disusun Kemendikbud dengan keseuaian di Undang-Undang Dasar atau regulasi yang terkait dengan pendidikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Apakah konsep peta jalan pendidikan sejalan dengan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia emas tahun 2045, kemudian pendapat bagaimana dalam konteks pembinaan informal dan nonformal serta khusus dalam hal ini adalah inklusi,” kata Huda.

Lebih lanjut Huda berharap road map atau peta jalan pendidikan tersebut secara filosofis menjadi visi negara dan bukan hanya menjadi visi pemerintah.

“Karena pemerintah boleh berganti, rezim boleh berganti, kekuasaan boleh berganti semestinya terkait dengan pendidikan terutama peta jalan pendidikan nasional kita harus dicantolkan kepada visi negara,” ucap Politisi PKB ini.

“Termasuk di dalamnya peta jalan pendidikan ini semestinya menjadi rujukan dari seluruh perundang-undangan seluruh regulasi yang terkait dengan pendidikan,” kata Huda.

Baca juga: Komisi X Sebut Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Masih Perlu Disempurnakan

Meletakkan peta jalan pendidikan nasional sebagai visi negara, menurut Huda, menjadi agenda utama pemerintah di masa-masa yang akan datang.

Sebab Indonesia telah mempersiapkan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia emas tahun 2045.

“Supaya dunia pendidikan kita tidak terus mengidap berbagai persoalan yang mestinya kita tuntaskan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, atau 25 tahun yang akan datang,” tutur Huda.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.