Komisi X Minta Pandangan Pakar soal Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

Kompas.com - 19/01/2021, 13:31 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Peta Jalan (road map) Pendidikan dengan para Pakar, terkait Kajian Konsep Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud).

Dalam RDPU itu, Komisi X meminta pandangan, kritik dan saran terhadap Peta Jalan Pendidikan dalam perspektif pengelolaan pendidikan informal/formal dan disabilitas.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan, Panja peta jalan pendidikan ini sudah memasuki tahun sidang yang ke tiga, sejak dibentuk pada Juli 2020.

Baca juga: Ini Empat Poin Dasar Dalam Penyusunan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035

“Karena itu, rangkaian RDPU sudah kami lakukan dengan berbagai stakeholder yang ada di Indonesia menyangkut soal ingin menatap masa depan kita yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, sebagaimana filosofinya,” kata Huda dalam sambutannya di RDPU secara daring, Selasa (19/1/2021).

Adapun dalam RDPU ini dihadiri oleh Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI), Asosiasi Sekolah Rumah, Lembaga Penyelenggara Pelatihan dan Lembaga Kursus serta lembaga pendidikan lain.

Huda mengatakan, dalam RDPU dengan pakar pendidikan ini, ia berharap mendapatkan jawaban terkait urgensi pendidikan nasional Indonesia, pandangan soal peta jalan pendidikan yang disusun Kemendikbud dengan keseuaian di Undang-Undang Dasar atau regulasi yang terkait dengan pendidikan.

“Apakah konsep peta jalan pendidikan sejalan dengan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia emas tahun 2045, kemudian pendapat bagaimana dalam konteks pembinaan informal dan nonformal serta khusus dalam hal ini adalah inklusi,” kata Huda.

Lebih lanjut Huda berharap road map atau peta jalan pendidikan tersebut secara filosofis menjadi visi negara dan bukan hanya menjadi visi pemerintah.

“Karena pemerintah boleh berganti, rezim boleh berganti, kekuasaan boleh berganti semestinya terkait dengan pendidikan terutama peta jalan pendidikan nasional kita harus dicantolkan kepada visi negara,” ucap Politisi PKB ini.

“Termasuk di dalamnya peta jalan pendidikan ini semestinya menjadi rujukan dari seluruh perundang-undangan seluruh regulasi yang terkait dengan pendidikan,” kata Huda.

Baca juga: Komisi X Sebut Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 Masih Perlu Disempurnakan

Meletakkan peta jalan pendidikan nasional sebagai visi negara, menurut Huda, menjadi agenda utama pemerintah di masa-masa yang akan datang.

Sebab Indonesia telah mempersiapkan konsep pembangunan jangka panjang Indonesia emas tahun 2045.

“Supaya dunia pendidikan kita tidak terus mengidap berbagai persoalan yang mestinya kita tuntaskan menuju 100 tahun Indonesia merdeka, atau 25 tahun yang akan datang,” tutur Huda.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

Nasional
Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X