Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Menkes Alokasikan Anggaran Pengadaan Alat Plasma Konvalesen

Kompas.com - 19/01/2021, 11:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengalokasikan anggaran pengadaan alat untuk plasma konvalesen.

Pasalnya, dalam melakukan donasi plasma konvalesen, dibutuhkan peralatan yang saat ini masih terbatas.

"Saya sudah meminta Pak Menkes mengalokasikan anggaran untuk pengadaan peralatan-peralatan untuk mempercepat gerakan nasional ini," ujar Muhadjir di acara pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Senin (18/1/2021).

Baca juga: Saat Pemerintah Ajak Penyintas Covid-19 Sumbangkan Plasma Konvalesen...

Ia mengatakan, dalam melakukan pengadaan tersebut harus dilakukan koordinasi dengan PMI sebagai pihak yang melakukan proses donasi plasma konvalesen.

Muhadjir mengatakan, dirinya mendapat informasi bahwa pengadaan alat tersebut cukup sulit sehingga pihaknya pun meminta dukungan dari PMI, khususnya Ketua Umum PMI Jusuf Kalla yang memiliki banyak jaringan di dalam maupun luar negeri.

"Sekarang ini alatnya baru terpusat di Jakarta dan sebagian Surabaya, sementara yang lain masih langka sekali terutama di luar Jawa," kata dia.

Plasma konvalesen dari para penyintas Covid-19 diharapkan dapat membantu mereka yang masih sakit Covid-19 agar terbentuk antibodi.

Baca juga: Donasikan Plasma Konvalesen, Kapan Airlangga Hartarto Mengidap Covid-19?

Plasma tersebut hanya dapat didonasikan dari orang yang pernah terpapar Covid-19 dan sudah sembuh kepada mereka yang masih mengalaminya.

Adapun pemerintah mencanangkan gerakan nasional untuk mendonasikan plasma konvalesen tersebut salah satunya untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian akibat Covid-19.

"Plasma konvalesen ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk mengobati mereka yang sudah terpapar. Mulai dari gejala ringan, sedang, dan berat," kata dia.

"Plasma konvalesen sebaiknya jangan menunggu berat atau kritis dulu. Tapi ketika sudah mulai tanda-tanda akan menjadi berat, segera intervensi dengan plasma konvalesen," ucap Muhadjir.

Baca juga: Menko PMK: Donasi Plasma Konvalesen Tingkatkan Kesembuhan, Tekan Risiko Kematian Covid-19

Meskipun demikian, data menunjukkan walaupun intervensinya pada level kritis tetapi banyak pasien yang bisa diselamatkan.

Bahkan di Malang, kata dia, mereka yang statusnya berat bisa 100 persen sembuh setelah menerima donasi plasma konvalesen.

"Walaupun tentu saja itu bukan satu-satunya, pasti ada variabel lain yang disertakan di dalam proses pengobatannya, kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com