Periksa Gubernur Bengkulu, KPK Dalami Rekomendasi Usaha Lobster

Kompas.com - 19/01/2021, 08:53 WIB
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (foto: Humas Pemprov Bengkulu) HUMAS PEMPROV BENGKULUGubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah (foto: Humas Pemprov Bengkulu)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pembetantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai saksi kasus dugaan suap terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Senin (18/1/2021).

Dalam pemeriksaan terhadap Rohidin, penyidik menggali informasi soal rekomendasi usaha lobster yang diajukan Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP) Suharjito, tersangka lain dalam kasus ini.

"Dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster di Provinsi Bengkulu untuk PT DPP yang diajukan oleh tersangka SJT (Suharjito)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (19/1/2021).

Selain Rohidin, penyidik memeriksa tiga orang saksi lainnya dalam kasus ini, yakni Bupati Kaur Gusril Pausi, karyawan swasta Yunus, dan Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Finari Manan.

Seperti Rohidin, Gusril dikonfirmasi terkait rekomendasi usaha lobster dan surat keterangan asal benih benur lobster di Kabupaten Kaur yang diperuntukkan untuk PT DPP yang diajukan oleh Suharjito.

Baca juga: Diperiksa KPK, Gubernur Bengkulu Bantah Terlibat Kasus Suap Edhy Prabowo

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, dalam pemeriksaan terhadap Yunus, penyidik menggali informasi soal pengurusan impor ikan salem oleh PT DPP.

Adapun Finari diperiksa mengenai kegiatan penyidikan oleh tim penyidik Bea Cukai Soekarno-Hatta terhadap 14 perusahaan yang diduga terlibat penyelundupan benih lobster pada kurun waktu 15 September 2020.

Dalam kasus ini, Edhy diduga menerima uang hasil suap terkait izin ekspor benih lobster senilai Rp 3,4 miliar melalui PT ACK dan 100.000 dollar AS dari Suharjito.

PT ACK diduga menerima uang dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster karena ekspor hanya dapat dilakukan melalui perusahaan tersebut dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor.

Uang itu salah satunya dari PT DPP yang mentransfer uang Rp 731.573.564 agar memperoleh penetapan kegiatan ekspor benih lobster.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, PT ACK yang dimiliki oleh Amri dan Ahmad Bahtiar diduga merupakan nominee dari pihak Edhy Prabowo dan Yudi Surya Atmaja.

"Uang yang masuk ke rekening PT ACK yang diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir benih lobster tersebut, selanjutnya ditarik dan masuk ke rekening AMR (Amri) dan ABT (Ahmad Bahtiar) masing-masing dengan total Rp 9,8 miliar," kata Nawawi, Rabu (25/11/2020).

Selain Edhy dan Suharjito, lima tersangka lain dalam kasus ini yaitu staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Safri dan Andreau Pribadi Misata; staf istri Edhy, Ainul Faqih; pengurus PT ACK Siswadi; serta seorang pihak swasta bernama Amiril Mukminin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Juni: Ada 142.719 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

UPDATE 20 Juni: Tambah 6.385, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.792.528 Orang

Nasional
UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

UPDATE 20 Juni: Tambah 371, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 54.662

Nasional
UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Tambah 13.737, Kini Ada 1.989.909 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Lapor Covid-19: Transparansi Data Kunci Penting Publik Pahami Wabah

Nasional
Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Waketum PAN: Wacana Jokowi Tiga Periode Sama dengan Pembunuhan Karakter

Nasional
Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Survei SMRC: Pemilih Gerindra dan PKS Paling Menolak Jokowi Maju Lagi di Pilpres 2024

Nasional
Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Demer Ajak Pemuda Muhammadiyah Bali Jadi Prajurit Ekonomi

Nasional
SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

SMRC: 52,9 Persen Responden Tak Setuju Jokowi Maju Pilpres Lagi, 40,2 Persen Setuju

Nasional
Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Dilema RS antara Dahulukan Pasien Covid-19 atau Non-Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Survei SMRC: 74 Persen Responden Sepakat, Masa Jabatan Presiden Hanya 2 Periode

Nasional
Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Usul Agar Pemerintah Terapkan Lockdown Regional, IAKMI: Ini Paling Logis

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X