Kompas.com - 19/01/2021, 07:22 WIB
Vaksinator mengikuti simulasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jumat (15/1/2021) (Istimewa) KOMPAS.com/Tresno SetiadiVaksinator mengikuti simulasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Jumat (15/1/2021) (Istimewa)

Memasuki periode kemerdekaan, penolakan juga masih ditunjukkan oleh masyarakat di Indonesia terhadap vaksin.

Menurut catatan arsip harian Kompas, ragam penolakan yang hadir di tengah-tengah masyarakat juga diiringi oleh sejumlah strategi dari pemerintah agar masyarakat bersedia divaksinasi.

Pada tahun 1980-an, polio pernah menjadi salah satu sorotan bagi dunia kesehatan di sejumlah negara.

Pasalnya, polio menjadi satu dari enam penyakit utama penyebab kematian bagi anak-anak di bawah usia lima tahun pada negara-negara berkembang di dunia saat itu (Kompas, 7 Maret 1983).

Baca juga: Menko PMK: Protokol Kesehatan Harus Tetap Dilakukan meski Vaksinasi Sudah Mulai

Di Indonesia, polio coba diatasi dengan menerapkan gerakan massal imunisasi, khususnya di perdesaan. Selain melalui suntikan, vaksin oral juga diberikan dalam bentuk serbuk kepada bayi.

Akan tetapi, sejumlah respons negatif muncul dari sebagian masyarakat setelah sang anak menerima vaksin polio.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dokter atau mantri disalahkan karena kaki anak mengalami perubahan bentuk, seperti besar sebelah setelah diberi vaksin.

Padahal, perubahan bentuk bagian kaki adalah dampak dari polio yang diderita oleh anak yang sebelumnya tidak diketahui oleh orangtua.

Selain itu, sejumlah anak mengalami demam setelah diberi vaksin. Hal ini membuat para orangtua enggan untuk membawa anak mereka ke puskesmas karena khawatir vaksin memberikan efek buruk bagi anak (Kompas, 20 Maret 1982).

Baca juga: Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Sebagai solusi, pemerintah saat itu gencar melakukan sosialisasi tentang vaksin polio dengan memanfaatkan media massa.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular di Departemen Kesehatan saat itu juga gencar memberikan sosialisasi tentang dampak yang ditimbulkan jika terlambat memberikan vaksin polio kepada anak.

Karakter Si Unyil

Vaksinasi berikutnya yang juga menuai kekhawatiran dari masyarakat adalah campak pada lustrum pertama dekade 1980-an. Masyarakat saat itu khawatir dengan efek samping yang ditimbulkan akibat vaksin.

Campak menjadi penyakit yang dikhawatirkan penyebarannya pada sejumlah wilayah. Di Jayapura, misalnya, pada Juni 1982, sebanyak 10 orang pada kawasan transmigrasi, Kecamatan Arso, menderita campak.

Kawasan itu baru dihuni oleh 150 jiwa transmigran kurang dari tiga bulan. Satu orang di antaranya meninggal karena menderita campak dan malaria (Kompas, 4 Juli 1984).

Baca juga: Antisipasi Setelah Vaksinasi Covid-19 di DKI Jakarta, Masyarakat Wajib Menunggu 30 Menit hingga Penyiapan RS Rujukan

Untuk mencegah penularan campak, khususnya pada anak-anak, pemerintah saat itu mencoba melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar bersedia divaksinasi.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan karakter Si Unyil dalam poster sosialisasi.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X