Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PMI Butuh Lima Kali Lipat Jumlah Donor Plasma Konvalesen

Kompas.com - 18/01/2021, 16:50 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Palang Merah Indonesia (PMI) memerlukan lima kali lipat jumlah donor plasma konvalesen setiap harinya guna membantu menghentikan penyebaran Covid-29 di Tanah Air.

Sejak Mei 2020, PMI telah menerima 7.000 donor dengan rata-rata sekitar 40 donor setiap harinya.

Akan tetapi, hingga kini jumlah donor setiap harinya itu belum mampu menutupi keperluan masyarakat.

"Dibutuhkan suatu pendonor lima kali lipat baru bisa kita memenuhi kebutuhan masyarakat dan akan mengurangi tingkat kematian," ujar Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dalam acara "Pencanangan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen", Senin(18/1/2021).

Baca juga: PMI Terima 7.000 Donor Plasma Konvalesen Sejak Mei 2020

Adapun donasi plasma konvalesen ini dilakukan para penyintas atau pasien Covid-19 yang saat ini sudah dinyatakan sembuh.

Kalla mengatakan, sejauh ini jumlah permintaan plasma konvalesen sekitar 200 plasma setiap harinya.

Akan tetapi, PMI belum bisa menyanggupi permintaan tersebut dan hanya mampu mendistribusikan sekitar 40 plasma setiap harinya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PMI pun meminta agar ada peningkatan jumlan penyumbang plasma konvalesen.

"Harus ditingkatkan lima kali lipat dan itu sangat mudah apabila diketahui," katanya.

Baca juga: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Jadi Donor Plasma Konvalesen

Kalla menambahkan, para penyintas yang ingin menyumbangkan plasmanya bisa dilakukan di 31 Unit Donor Darah (UDD) PMI yang tersebar di seluruh Indonesia.

Ia memastikan plasma yang akan diterima PMI dijamin terkelola dengan baik.

"Jadi para pendonor jangan khawatir, bahwa ini selalu diteliti Eijkman (Eijkman Institute). Jadi PMI secara resmi mengadakan MoU untuk penelitian ini," imbuh Kalla.

Dalam pencanangan gerakan donasi plasma ini, salah satu pejabat yang sudah mendonasikan plasmanya adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Adapun donasi plasma konvalesen ini dicanangkan untuk membantu penanganan Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com