Wapres: Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Harus Bijak, Jangan Ada Kesan Memaksa

Kompas.com - 18/01/2021, 15:55 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin selaku ketua harian KNEKS dalam acara GIFA Award Advocay 2020 yang digelar secara virtual dari Islamabad, Pakistan, Senin (14/9/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta kepada pimpinan kementerian/lembaga, pemerintah daerah (pemda), dan tokoh masyarakat bijak menyampaikan informasi vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat.

Penyampaian informasi tersebut harus dilakukan dengan bijak agar tidak ada kesan pemaksaan kepada masyarakat.

"Pimpinan kementerian, lembaga, pemda, dan para tokoh masyarakat agar bijak dalam menyampaikan vaksinasi kepada publik sehingga tidak ada kesan paksaan," ujar Ma'ruf saat mencanangkan Gerakan Nasional Pendonor Plasma Konvalesen melalui video konferensi, Senin (18/1/2021).

Baca juga: 24 Nakes Tidak Datang Vaksinasi, Dinkes Pontianak Telusuri Identitas dan Alasannya

Meskipun demikian, kata dia, kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi tersebut juga menjadi sangat penting.

Pasalnya, untuk bisa mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebesar 70 persen populasi, partisipasi masyarakat untuk ikut divaksin harus tinggi.

Angka vaksinasi 70 persen populasi itu sendiri merupakan target pemerintah Indonesia untuk memutus mata rantai Covid-19 melalui pembentukkan herd immunity.

Bahkan jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, kata dia, vaksin Covid-19 merupakan hal wajib karena menyangkut herd immunity.

"Tapi pada saat yang sama, kita masih harus memastikan penegakan disiplin protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta peningkatan upaya 3T (Tracing, Testing, Treatment) agar bersamaan dengan pelaksanaan vaksinasi bisa berhasil," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan perhitungan Menteri Kesehatan, vaksinasi diperkirakan akan selesai dalam waktu 15 bulan.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo pun memberikan arahan agar jajaran pemerintah memastikan seluruh mekanisme, sarana prasarana, sumber daya manusia (SDM), dan dana operasional pelaksanaan vaksinasi disiapkan dengan matang

Termasuk juga mekanisme monitoring dan evaluasi yang baik.

"Hal ini menjadi tantangan tersendiri karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dan sebaran yang luas dan karakteristknya sangat beragam," kata dia.

Baca juga: Buruh Ingin Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Adapun program vaksinasi nasional Covid-19 telah dimulai pada 13 Januari 2021 kemarin.

Program tersebut dimulai dengan ditandai penyuntikan vaksin Covid-19 kepada Presiden Jokowi

Pada tahap pertama, pemberian vaksinasi diberikan kepada para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Kemenkes Tegaskan Vaksin Gotong Royong Tak Diperjualbelikan ke Individu

Nasional
Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Kunjungi Vaksinasi Seniman, Menkes: Kami Harap Masyarakat Tahu Vaksinasi itu Aman

Nasional
Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Umrah Mesti Divaksin dengan yang Bersertifikat WHO, Pemerintah Lobi Arab Saudi

Nasional
Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Kemenkes Pastikan ODGJ Akan Mendapat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Mengatasnamakan Diri sebagai Partai Demokrat, Moeldoko dkk Disomasi

Nasional
Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Menkes: Pengembangan Vaksin Covid-19 Harus Sesuai Kaidah Ilmiah, Jangan Di-shortcut

Nasional
Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X