Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Sudah Lebih dari 50 Tahun Tak Terjadi Banjir Besar di Kalsel

Kompas.com - 18/01/2021, 15:35 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (18/1/2021).

Ia mengatakan, banjir kali ini merupakan yang terbesar dalam puluhan tahun terakhir.

"Ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan," kata Jokowi, dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin. 

Baca juga: Tiga Instruksi Jokowi soal Penanganan Banjir di Kalsel, Perbaikan Infrastruktur hingga Logistik Pengungsi

Jokowi menyebut, curah hujan yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut menyebabkan volume air di Sungai Barito meluap.

Biasanya, sungai tersebut mampu menampung 230 juta meter kubik. Sementara, saat ini volume air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik.

"Sehingga memang meluap di 10 kabupaten dan kota," ujar Jokowi.

Baca juga: Tiba di Kalsel, Jokowi Tinjau Sungai Martapura dari Jembatan Pekauman 

Untuk menangani bencana ini, Jokowi telah menginstruksikan tiga hal. Pertama, perbaikan infrastruktur yang rusak.

Jokowi mengatakan, ada sejumlah infrastruktur, seperti jembatan Mataraman, yang rusak karena diterjang banjir.

Terkait hal ini, Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk melakukan perbaikan dalam tiga hingga empat hari. Dengan demikian, mobilitas distribusi barang diharapkan tidak terganggu.

Instruksi kedua berkaitan dengan evakuasi warga terdampak. Menurut Jokowi, sejauh ini evakuasi warga di lapangan sudah tertangani dengan baik.

Instruksi ketiga yakni terkait distribusi logistik. Jokowi mengingatkan, jumlah pengungsi yang terdampak banjir hampir mencapai 20.000 jiwa. Oleh karenanya, logistik harus dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan semua warga.

"Tiga hal tadi yang penting untuk kita lihat sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu oleh pemerintah pusat selain juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten dan kota," ucap Jokowi.

Baca juga: Gubernur Kalsel Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir 

Jokowi pun menyampaikan dukacita mendalam bagi para korban yang meninggal dunia akibat bencana ini.

"Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran dan keikhlasan," tutur dia.

Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sejak Jumat (15/1/2021) telah menaikkan status siaga darurat menjadi tanggap darurat.

"Sehubungan hal tersebut, saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalsel dengan ini menyatakan bahwa kejadian yang dimaksud bencana alam menerapkan status siaga," ujar Sahbirin, dalam keterangan yang diterima, Jumat.

"Untuk darurat bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung dan gelombang pasang menjadi status tanggap darurat," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

Nasional
Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com