Komisi II Usul Tenaga Honorer Diangkat Jadi PNS, Ini Respons Menpan RB

Kompas.com - 18/01/2021, 15:00 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Palembang,Sumatera Selatan, Jumat (27/11/2020). KOMPAS.com/AJI YK PUTRAMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Palembang,Sumatera Selatan, Jumat (27/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal mengusulkan agar pemerintah mengangkat tenaga honorer sebagai pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan surat putusan pada tanggal 15 Januari 2014.

"Berdasarkan surat putusan yang dikeluarkan sampai tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batas usia pensiun," kata Syamsurizal dalam rapat kerja Komisi II dengan pemerintah, Senin (18/1/2021).

Syamsurizal mengatakan, pengangkatan tenaga honorer tersebut dapat dilakukan melalui seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan.

Baca juga: Perampingan Lembaga Berdampak pada Pensiun Dini PNS, Ini Respons Menpan RB

Sementara itu, bagi tenaga honor yang tidak bersedia diangkat sebagai PNS, maka diangkat sebagai PPPK.

"Memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungional administrasi dan pelayanan publik, mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan terkahir dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, proses pengangkatan tenaga honorer harus melalui penerima PNS dan PPPK.

Ia mengatakan, penerima PNS dan PPPK tersebut harus secara objektif yang berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan instansidan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam jabatan.

Baca juga: Disebut Setara PNS, Berapa Gaji PPPK?

"Sejak ditetapkan PP 48/2005, PPK dilarang mengangkat tenaga honorer yang sejenis, pengangkatan yang dimaksud secara langsung bertentangan dengan prinsip dari sistem merit, dan visi pemerintah untuk lima tahun dalam upaya meningkatkan daya saing," kata Tjahjo.

"Yang mana pengangkatan secara langsung menghilangkan kesempatan putra putri terbaik jadi bagian pemerintah, karena tertutup peluang akibat diangkat nya tenaga honorer tanpa seleksi," sambungnya.

Lebih lanjut, Tjahjo menjelaskan, pada tahun 2019 telah dilakukan seleksi PPPK terhadap tenaga honorer dan dinyatakan lulus sebesar 51.000 orang.

"Yang semua dipersiapkan SK oleh BKN, mudah-mudahan dalam waktu cepat diselesaikan," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

1.373.836 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Tingginya Jumlah Anak Putus Sekolah

Nasional
Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Demokrat: KLB Dagelan Bukan Persoalan Internal Belaka, Ada Pihak Eksternal

Nasional
Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan 'Abuse of Power'

Demokrat Anggap Meoldoko Lakukan "Abuse of Power"

Nasional
Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Demokrat Sebut Kubu Kontra-AHY Tekan DPD dan DPC untuk Dukung KLB

Nasional
UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 6 Maret: Sebaran 5.767 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Herzaky: Pemerintah Wajib Melindungi Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Waketum Golkar: Aspirasi Kader Ingin Airlangga Jadi Capres 2024

Nasional
Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Pengamat: Saatnya AHY Kumpulkan DPD dan DPC, Tunjukkan Demokrat Solid

Nasional
Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Partai Demokrat Kubu Moeldoko Dinilai Berpeluang Dapatkan SK Kemenkumham

Nasional
Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Nasional
UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 6 Maret: 1.130.524 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Pemerintah Periksa 11.126.096 Spesimen Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 147.172 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Maret: Ada 66.525 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

UPDATE 6 Maret: Bertambah 6.823, Total 1.189.510 Pasien Covid-19 Sembuh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X