Kompas.com - 18/01/2021, 11:43 WIB
Petugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di RSIA Tambak, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas kesehatan menerima suntikan vaksin corona buatan Sinovac di RSIA Tambak, Jakarta Pusat, Jumat (15/1/2021). Vaksin Sinovac telah mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan izin penggunaan darurat ini, vaksin CoronaVac produksi Sinovac Life Science Co.Ltd.China dan PT Bio Farma (Persero) dapat digunakan untuk program vaksinasi di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih menilai kelompok buruh layak masuk daftar skala prioritas vaksinasi Covid-19.

Alasannya, peran krusial buruh sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional sehingga memerlukan jaminan kesehatan di tengah pandemi Covid-19.

Terlebih, selama wabah Covid-19 di Indonesia, tak sedikit buruh diharuskan tetap bekerja karena perusahaannya tak meliburkan aktivitas pekerjaannya.

"Banyak perusahaan yang tidak meliburkan, bahkan dalam situasi PSBB jadi menjadi urgen vaksinasi ini masuk ke kelompok buruh," ujar Jumisih kepada Kompas.com, Senin (18/1/2021).

Baca juga: Buruh Ini Awalnya Tak Percaya Undangan Vaksinasi Covid-19 Bareng Jokowi, Sempat Dikira Penipuan

Jumisih mengatakan, sudah semestinya buruh menjadi perhatian pemerintah dalam pemberian vaksinasi setelah sebelumnya pemerintah juga sudah menentukan mana saja yang menjadi skala prioritas pemberian vaksin.

Menurutnya, buruh idealnya mendapatkan vaksin jika pemerintah menginginkan kondisi ekonomi nasional segera bangkit usai dihantam pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kan pemerintah ingin ekonomi bangkit," katanya.

Selain itu, pemberian vaksin ini juga perlu diberi catatan, yakni vaksinasi kepada buruh secara keseluruhan tidak dipungut biaya sepersen pun, termasuk dalam tahap medical check up.

"Medical check up itulah yang sebaiknya dilakukan juga sebelum divaksin supaya orang yang tervaksin tahu bagaimana kondisinya, sebaiknya itu gratis atau dibiayai pemerintah," imbuh dia.

Baca juga: Menko PMK Usul Pedagang Pasar hingga Buruh Masuk Daftar Prioritas Vaksinasi Covid-19

Saat ini, Indonesia sudah mulai menjalankan vaksinasi nasional.

Vaksin yang digunakan adalah Sinovac produksi China yang telah dibeli pemerintah sebanyak 3 juta dosis.

Kelompok prioritas penerima vaksin tersebut adalah penduduk Indonesia yang berusia lebih dari 18 tahun dengan sasaran berupa tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, ini Rincian Daerah Berstatus Level 3

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, ini Rincian Daerah yang Berstatus Level 2

Nasional
[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

[POPULER NASIONAL] PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 4 Oktober | Wajah Muhammad Kece Dilumuri Kotoran

Nasional
DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

DKI Jakarta Catat 880 Kasus Varian Baru Covid-19

Nasional
Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah di Munjul hingga KPK Periksa Anies Baswedan...

Nasional
Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Hari Ini, KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

Kronologi Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece di Rutan Menurut Polri

Nasional
Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

Komisi III Jadwalkan Rapat Pleno Penentuan Calon Hakim Agung Selasa Pagi Ini

Nasional
Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.