Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

Kompas.com - 18/01/2021, 07:43 WIB
Kabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha transparan dan akan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mengusut kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAKabareskrim Polri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memberikan keterangan pers di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/12/2020). Komjen Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa pihaknya selalu berusaha transparan dan akan melibatkan pihak-pihak eksternal dalam mengusut kasus penembakan laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek Km 50. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/aww.

JAKARTA,KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test  terhadap Komjen Listyo Sigit Prabowo, Rabu (20/1/2021).

Listyo sebelumnya diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis. 

Berbagai upaya untuk menggali informasi terkait sosok Listyo pun telah dilakukan DPR sejak beberapa waktu terakhir, mulai dari menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, dari hasil penelusuran PPATK, tidak ditemukan adanya laporan transaksi mencurigakan di dalam rekening Listyo, baik itu transaksi keuangan dalam negeri maupun luar negeri. 

Baca juga: 7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

"Tadi sudah ditanya (ke PPATK) terkait apa saja transaksi yang mencurigakan baik dalam maupun luar negeri. So far, dalam tahapan wajar dengan laporan di LHKPN," ujar Sahroni usai RDPU dengan PPATK, Kamis (14/1/2021).

Sementara itu, untuk mendalami rekam jejak jenderal bintang tiga itu, DPR mengundang Kompolnas.

Menurut anggota Kompolnas Muhammad Dawam, beberapa informasi yang digali DPR antara lain rekam jejak, profil psikologis, alasan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, serta penilaian positif dan negatif.

"Sesuai permintaan DPR, kami akan menjelaskan beberapa poin ke DPR kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentu terkait juga kami sampaikan ke presiden melalui ketua Kompolnas," kata Dawam, Minggu (17/1/2021), seperti dilansir Kompas.id.

Baca juga: Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Penuhi syarat formil

Dawam menilai, dilihat dari syarat formil dan materiil, Listyo telah memenuhi syarat untuk menjadi kapolri. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Pengamat: Manuver Moeldoko Ketahuan Sekali, Kurang Cantik dan Tidak Etis

Nasional
AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

AHY Sebut Sejak Awal Motif Moeldoko Tidak Berubah

Nasional
AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

AHY Sebut Moeldoko Ketum Partai Demokrat Abal-abal Versi KLB Ilegal

Nasional
Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Perludem: Perlu Ada Regulasi Adaptif untuk Selenggarakan Pemilu Saat Pandemi

Nasional
Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nurdin Abdullah Sebut Uang yang Disita KPK untuk Masjid

Nasional
AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

AHY: Ada Kader yang Sudah Pindah Partai Ikut KLB di Sumut

Nasional
KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

KPK Periksa Perdana Nurdin Abdullah Terkait Suap Infrastruktur di Sulsel

Nasional
AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

AHY Tegaskan KLB di Sumatera Utara Tidak Sah, Ilegal dan Inkonstitusional

Nasional
AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

AHY: Moeldoko Pungkiri Pernyataannya Sendiri, Bukan Sikap Kesatria

Nasional
Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Tanggapi KLB, AHY Tegaskan Masih Ketua Umum Partai Demokrat yang Sah

Nasional
Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Profil Marzuki Alie, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Versi KLB yang Sebelumnya Dipecat AHY

Nasional
Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Sebaran 6.971 Kasus Baru Covid-19, Jawa Barat Terbanyak dengan 1.786

Nasional
Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Demokrat Dinilai Bisa Berbenah Hadapi Efek KLB Buatan Kubu Kontra AHY

Nasional
Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Hasil Pemantauan Komnas HAM: Tidak Ada Jaminan atas Kesehatan Petugas Pascapilkada

Nasional
UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 5 Maret: 1.114.537 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X