Saat DPR Menilik Transaksi Keuangan dan Karakter Calon Tunggal Kapolri...

JAKARTA,KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test  terhadap Komjen Listyo Sigit Prabowo, Rabu (20/1/2021).

Listyo sebelumnya diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal kapolri untuk menggantikan Jenderal (Pol) Idham Azis. 

Berbagai upaya untuk menggali informasi terkait sosok Listyo pun telah dilakukan DPR sejak beberapa waktu terakhir, mulai dari menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni, dari hasil penelusuran PPATK, tidak ditemukan adanya laporan transaksi mencurigakan di dalam rekening Listyo, baik itu transaksi keuangan dalam negeri maupun luar negeri. 

Baca juga: 7 Catatan LPSK untuk Calon Kapolri Listyo Sigit, Kekerasan oleh Polisi hingga Terorisme

"Tadi sudah ditanya (ke PPATK) terkait apa saja transaksi yang mencurigakan baik dalam maupun luar negeri. So far, dalam tahapan wajar dengan laporan di LHKPN," ujar Sahroni usai RDPU dengan PPATK, Kamis (14/1/2021).

Sementara itu, untuk mendalami rekam jejak jenderal bintang tiga itu, DPR mengundang Kompolnas.

Menurut anggota Kompolnas Muhammad Dawam, beberapa informasi yang digali DPR antara lain rekam jejak, profil psikologis, alasan pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri, serta penilaian positif dan negatif.

"Sesuai permintaan DPR, kami akan menjelaskan beberapa poin ke DPR kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentu terkait juga kami sampaikan ke presiden melalui ketua Kompolnas," kata Dawam, Minggu (17/1/2021), seperti dilansir Kompas.id.

Baca juga: Listyo Sigit, Calon Tunggal Kapolri dan Peta Dukungan di Parlemen

Penuhi syarat formil

Dawam menilai, dilihat dari syarat formil dan materiil, Listyo telah memenuhi syarat untuk menjadi kapolri. 

Setidaknya, ada tiga tahap yang dilakukan Kompolnas sebelum mengajukan nama calon kapolri. Pertama, mendengar masukan internal Kepolisian, terutama angkatan 1989-1995.

Kedua, mendengarkan masukan dari akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), aktivis, dan tokoh agama.

Ketiga, menerima masukan dari alumni kepolisian, termasuk mantan Kapolri dan mantan Wakapolri.

Setelah ini, Listyo akan menjalani sejumlah rangkaian fit and proper test di DPR.

"Sampai saat ini jadwal belum berubah. Selasa (17/1/2021) pembuatan makalah, Rabu (18/1/2021) uji kelayakan dan kepatutan," kata Sahroni, Minggu (17/1/2021), dilansir dari Kompas.id.