Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Kompas.com - 17/01/2021, 19:19 WIB
Ilustrasi media sosial KOMPAS.COM/THINKSTOCKS/NICO ELNINOIlustrasi media sosial

“Kekuasaan itu untuk kemanfaatan, untuk masyarakat, untuk rakyat dan bangsa. Karena itu, saya selalu mengatakan harus selalu dekat dengan rakyat, selalu mendengar rakyat. Tujuannya agar kebijakan pemerintah itu bisa bermanfaat untuk rakyat.”

DEMIKIAN ungkap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diberitakan oleh Kompas pada 20 Oktober 2014 atau bersamaan dengan hari pelantikannya sebagai Presiden Indonesia untuk pertama kalinya (Kekuasaan Untuk Rakyat, Kompas, 20 Oktober 2014).

Kalimat yang merupakan hasil wawancara secara langsung ini merefleksikan komitmen kuat dan pemahaman jernih presiden terhadap demokrasi yang esensinya adalah mendengar suara rakyat.

Baca juga: Polarisasi Memorakporandakan Demokrasi Amerika

Komitmen ini sangat penting untuk kita ingat kembali untuk melakukan refleksi atas tahun 2020 dan mengawali tahun 2021 ini. Terlebih mengingat bahwa hingga pada tahun 2020 kemarin, berbagai studi dari dalam maupun luar negeri telah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran yang teramat serius.

Para ahli menyepakati bahwa kemunduran demokrasi merupakan suatu proses yang berjalan secara perlahan yang ditandai dengan situasi di mana aktor politik secara perlahan berpaling dari nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokratis.

Mengapa kemunduran demokrasi terjadi?

Para ilmuwan bersepakat bahwa salah satu penyebab utamanya adalah situasi struktural adanya oligarki yang telah terbangun sejak masa Orde Baru yang kembali mengonsolidasikan diri selama reformasi yang puncaknya terjadi pemilu 2019.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara ringkas, oligarki dapat didefinisikan sebagai persekongkolan kelompok elite kaya dan berkuasa yang ingin terus mempertahankan kekayaan dan kekuasaannya dan membajak sitem demokrasi yang ada (Winters, 2010; Robison dan Hadiz, 2013).

Pintu masuk yang digunakan oleh elite oligarki adalah pemilihan umum yang diwarnai oleh politik kartel, politik dinasti, dan politik uang sehingga siapa pun yang terpilih akan memiliki utang budi pada elit oligarki ini dan harus kembali membayar kembali utang mereka baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca juga: Mobokrasi, Demokrasi AS yang Kebablasan

Ia bisa berupa posisi politik di pemerintahan yang akan dengan mudah kita lihat, maupun dengan kebijakan politik yang menguntungkan kaum elite yang lebih sulit untuk dilacak tanpa studi yang mendalam.

Maka, tidak mengherankan jika para ahli mengungkapkan bahwa, berbeda dengan masa dahulu di mana aktor utama kemunduran demokrasi adalah tantara, kini aktor utama kemunduran demokrasi itu justru pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Ganjil-genap Margonda Depok Tak Berlaku untuk Roda 2, Ini Penjelasan Dishub

Nasional
Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Tinjau Vaksinasi di Tanah Sereal, Ketua DPR Ajak Warga Gotong Royong Terapkan Prokes

Nasional
Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Jokowi Sampaikan Ucapan Selamat Ulang Tahun ke-61 untuk Karangtaruna

Nasional
Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin Tersangka Korupsi, Golkar: Kami Prihatin...

Nasional
Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Mendag: Aplikasi PeduliLindungi Segera Diuji Coba di 6 Pasar Rakyat

Nasional
Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Stafsus Presiden: Pembangunan Jalan Trans Papua Capai 3.446 Kilometer

Nasional
UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 25 September: 133 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 3 Pasien Meninggal

Nasional
Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Wapres: Pemerintah Fokus ke 4 Bidang untuk Bangun Ekonomi Syariah

Nasional
Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Pemerintah Sesalkan dan Kutuk Keras Pelaku Pembakar Mimbar Masjid Raya Makassar

Nasional
 UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

UPDATE: 257.803 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 4,06 Persen

Nasional
Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Sederet Fakta Penangkapan Azis Syamsuddin...

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 2.137 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Jadi Tersangka KPK, Azis Syamsuddin Dinonaktifkan dari Golkar

Nasional
UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

UPDATE: 41,02 Persen Sasaran Vaksinasi Covid-19 Telah Terima Suntikan Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 September: Ada 44.071 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.