Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wijayanto
Dosen

Direktur Center for Media and Democracy, LP3ES, Jakarta dan sekaligus Kepala Sekolah Demokrasi, LP3ES. Penulis juga Dosen Media dan Demokrasi, FISIP UNDIP, meraih gelar Doktor dalam bidang Media dan Politik dari Universitas Leiden pada tahun 2019.

Mendengarkan (Kembali) Suara Rakyat

Kompas.com - 17/01/2021, 19:19 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

“Kekuasaan itu untuk kemanfaatan, untuk masyarakat, untuk rakyat dan bangsa. Karena itu, saya selalu mengatakan harus selalu dekat dengan rakyat, selalu mendengar rakyat. Tujuannya agar kebijakan pemerintah itu bisa bermanfaat untuk rakyat.”

DEMIKIAN ungkap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diberitakan oleh Kompas pada 20 Oktober 2014 atau bersamaan dengan hari pelantikannya sebagai Presiden Indonesia untuk pertama kalinya (Kekuasaan Untuk Rakyat, Kompas, 20 Oktober 2014).

Kalimat yang merupakan hasil wawancara secara langsung ini merefleksikan komitmen kuat dan pemahaman jernih presiden terhadap demokrasi yang esensinya adalah mendengar suara rakyat.

Baca juga: Polarisasi Memorakporandakan Demokrasi Amerika

Komitmen ini sangat penting untuk kita ingat kembali untuk melakukan refleksi atas tahun 2020 dan mengawali tahun 2021 ini. Terlebih mengingat bahwa hingga pada tahun 2020 kemarin, berbagai studi dari dalam maupun luar negeri telah menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran yang teramat serius.

Para ahli menyepakati bahwa kemunduran demokrasi merupakan suatu proses yang berjalan secara perlahan yang ditandai dengan situasi di mana aktor politik secara perlahan berpaling dari nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokratis.

Mengapa kemunduran demokrasi terjadi?

Para ilmuwan bersepakat bahwa salah satu penyebab utamanya adalah situasi struktural adanya oligarki yang telah terbangun sejak masa Orde Baru yang kembali mengonsolidasikan diri selama reformasi yang puncaknya terjadi pemilu 2019.

Secara ringkas, oligarki dapat didefinisikan sebagai persekongkolan kelompok elite kaya dan berkuasa yang ingin terus mempertahankan kekayaan dan kekuasaannya dan membajak sitem demokrasi yang ada (Winters, 2010; Robison dan Hadiz, 2013).

Pintu masuk yang digunakan oleh elite oligarki adalah pemilihan umum yang diwarnai oleh politik kartel, politik dinasti, dan politik uang sehingga siapa pun yang terpilih akan memiliki utang budi pada elit oligarki ini dan harus kembali membayar kembali utang mereka baik secara langsung maupun tidak langsung.

Baca juga: Mobokrasi, Demokrasi AS yang Kebablasan

Ia bisa berupa posisi politik di pemerintahan yang akan dengan mudah kita lihat, maupun dengan kebijakan politik yang menguntungkan kaum elite yang lebih sulit untuk dilacak tanpa studi yang mendalam.

Maka, tidak mengherankan jika para ahli mengungkapkan bahwa, berbeda dengan masa dahulu di mana aktor utama kemunduran demokrasi adalah tantara, kini aktor utama kemunduran demokrasi itu justru pemimpin yang terpilih secara demokratis.

Konsolidasi oligarki usai pemilu 2019 inilah yang menjadi prakondisi struktural kita memasuki tahun pandemi 2020 yang menghasilkan tiga kebijakan yang kontroversial namun tetap dipaksakan untuk terus dilanjutkan: pemberlakukan new normal di tengah kurva pandemi yang masih meningkat tajam, pengesahan undang-undang cipta kerja di tengah kecaman berbagai kalangan dan pelaksanaan pilkada langsung juga di tengah kurva yang naik tajam dan terbukti makin meningkat usai pelaksanaan pilkada.

Kritik yang masif yang muncul dari masyarakat sipil terhadap tiga kebijakan di atas, setidaknya sebagaimana terefleksi di media sosial, tidak didengarkan oleh pemerintah namun justru berhadapan dengan serangan balik pasukan siber yang secara masif terorkestrasi untuk meredam kritisime yang muncul dan menggiring opini publik untuk berbalik mendukungnya.

Menghadapi kritik dengan pasukan siber ternyata tidak hanya dilakukan pada ketiga kebijakan di atas saja, namun telah dilakukan sejak revisi UU KPK yang terjadi pada September 2019 atau tidak lama setelah pemilu berakhir.

Itulah salah satu kesimpulan besar dari studi yang tengah dilakukan oleh LP3ES bekerjasama dengan Universitas Amsterdam dan KITLV Leiden tentang dinamika percakapan di media sosial terhadap kebijakan di atas.

Baca juga: Kualitas Demokrasi Sepanjang 2020 Dinilai Turun

Praktik penggiringan opini publik oleh pasukan siber itu dapat dilihat dari satu adanya "gelombang tsunami" percakapan di media sosial menjelang atau segera setelah pengesahan suatu kebijakan dengan volume yang sangat besar yang ada di luar kewajaran yang umumnya disuarakan oleh akun-akun anonim (buzzers) dan, bahkan, akun-akun robot (bots).

Baik kicauan buzzers dan robot lebih mengejar kuantitas semata untuk memadati ruang publik ketimbang bobot argumentasi. Satu temuan yang cukup mengejutkan adalah bahwa akun-akun ini ternyata bisa beroperasi pada lebih dari satu kebijakan sehingga kita bisa menemukan pola yang ajeg.

Misalnya, dari sisi akun buzzers riset kami menemukan bahwa akun bernama @digembokFC adalah akun yang beroperasi untuk mendukung revisi UU KPK, Omnibus Law dan Pilkada di tengah pandemi.

Hal ini juga terjadi pada akun robot, di mana ada akun bernama Vania_Ciprut yang beroperasi di tiga kebijakan kontroversial di tahun 2020: New Normal, Omnnibus Law dan Pilkada di tengah pandemi.

Selanjutnya, ada satu upaya kreasi konten secara sengaja di media sosial yang diiringi dengan diseminasi secara masif agar menjadi viral dan trending topik.

Hal ini tampak jelas misalnya dalam kasus penggalangan dukungan atas revisi UU KPK. Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada hari-hari itu, Twitter dipenuhi oleh tagar berbunyi #KPKdanTaliban.

Pantauan riset kami menunjukkan bahwa antara 10-17 September 2019 terdapat 16.521 cuitan yang menggunakan tagar itu yang tujuannya jelas untuk menggiring opini publik seakan KPK adalah sarang dari kelompok radikal islam tak pernah terbukti hingga hari ini.

Upaya untuk memviralkan dukungan pada revisi UU KPK juga dilakukan dengan cara-cara lain yang tak wajar seperti misalnya adanya kuis “GiveAway” di mana warga maya akan mendapatkan pulsa 50 ribu untuk 2 orang yang mau membuat status apa saja namun dengan tagar #KPKPATUHAturan.

Hal ini ditujukan untuk memberikan tekanan kepada KPK yang para komisionernya menolak revisi untuk mematuhi revisi yang ada. Dalam hal ini kuis ini terbukti berhasil karena tagar #KPKPATUHAturan dikicaukan sebanyak 18.043 kali.

Pada akhirnya narasi yang menolak revisi kebijakan yang bermasalah kalah oleh pasukan siber yang mendukung kebijakan itu sehingga narasi yang mendukung kebijakan pada akhirnya menjadi satu-satunya narasi yang tetap hidup di Twitter.

#MudahDapatKerja, misalnya, menjadi trending topik di Twitter yang terus ada bahkan setelah UU Cipta Kerja disahkan. Kemudian, tagar #TaatProkesSaatPilkada merupakan narasi dominan yang ada di Twitter menjelang pelaksanaan Pilkada.

Kasus revisi UU KPK pun tak terkecuali. Kita ingat bahwa dugaan KPK sebagai sarang kelompok islam radikal yang dimetaforkan dengan istilah Taliban bahkan sempat berhasil mempengaruhi pemberitaan media arus utama secara masif.

Tampak jelas bahwa narasi yang dibangun oleh kelompok masyarakat sipil organik seperti Anita Wahid, Alisa Wahid, Dandhy Dwi Laksono, Savic Ali untuk penolakan revisi UU KPK, maupun tokoh seperti Susi Pudji Astuti, Andreas Harsono, Laode M Syarif, Sujiwo Tejdo, Ridwan Kamil untuk penolakan RUU Cipta Kerja ini bukanlah tandingan pasukan siber yang berisi kombinasi akun influencer, buzzers, dan robot.

Adalah benar bahwa penggunaan pasukan siber adalah satu normalitas baru dalam demokrasi di era digital. Dua orang peneliti Oxford, Phillip N Howard dan Samantha Bradshaw (2019) dalam studi mereka misalnya mengungkapkan bahwa penggunaan pasukan siber telah dilakukan di 70 negara di dunia.

Dalam hal ini pasukan siber mereka definisikan dengan netral sebagai sekolompok aktor yang mendapat tugas untuk mempengaruhi opini publik di internet. Satu definisi yang cukup netral.

Namun, menjadi ironi jika dialog di internet itu justru diserahkan kepada para buzzers dan, terlebih lagi, robot.

Pemeritah perlu mempraktikkan dialog yang sehat, dengan menggunakan media sosial untuk berdialog secara langsung dengan warga negara untuk mendengarkan kritik atas kebijakan yang akan atau telah dijalankan, memberikan penjelasan dan argumentasi untuk memberi edukasi kepada publik.

Jika dari dialog yang terjadi ternyata ditemukan bahwa satu kebijakan memang lebih banyak membawa kerugian, tak ada salahnya untuk dibatalkan.

Dengan demikian, pemerintahan Jokowi akan bisa benar-benar mewujudkan tekad untuk mendengarkan suara rakyat seperti disampaikan Presiden Jokowi pada hari pelantikan sebagai Presiden untuk pertama kalinya.

Mendengarkan suara rakyat merupakan habitus yang mengantarkan Jokowi menjadi pemimpin negeri ini. Semoga mendengarkan kembali suara rakyat, termasuk yang terfleksi di media sosial, menjadi semangat pemerintah untuk menjalani tahun baru 2021 ini dalam upaya menahan laju kemunduran demokrasi di Indonesia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 1 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Sekjen PDI-P: Kalau Anak Bandung Tak Punya Spirit Guncangkan Dunia, Kita Sia-siakan Sejarah

Nasional
KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

KPK Sebut Nilai Manfaat Akan Habis Jika Biaya Haji Tak Dinaikkan

Nasional
PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

PDI-P dan PBB Jajaki Koalisi, Belum Bahas Capres-Cawapres

Nasional
Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Gibran Digadang Nyagub, PDI-P Pilih Fokus Pileg dan Pilpres Terlebih Dulu

Nasional
Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Jaksa Bilang Sambo Ingin Limpahkan Semua Kesalahan Pembunuhan Brigadir J ke Bharada E

Nasional
Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Pesan Ketum PBNU untuk Masyarakat yang Akan Hadiri Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi 'Online'

Setiap Pekan, Polri Minta Kominfo Blokir 100 Situs Judi "Online"

Nasional
Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Wapres Optimistis Target Angka Kemiskinan Ekstrem Nol Persen Dapat Tercapai

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Wacana Kades 9 Tahun Berpotensi Menyuburkan Praktik Oligarki di Desa

Nasional
Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya 'Reshuffle', Ada Pemberitahuan

Paloh Bertemu Jokowi, Hasto PDI-P: Sebelum Keputusan Penting, Misalnya "Reshuffle", Ada Pemberitahuan

Nasional
Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Wacana Kades 9 Tahun Dinilai Tak Bermanfaat Bagi Warga Desa

Nasional
Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Solusi Korupsi Dana Desa Lebih Mendesak Ketimbang Wacana Kades 9 Tahun

Nasional
Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Timsel KPUD Direkrut Tertutup, KPU Didesak Transparan dan Jaga Independensi

Nasional
Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Usul Mendagri Supaya Kepala Daerah Tak Diselidiki Dinilai Tak Sesuai UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.